MATARAM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB diminta untuk melakukan intervensi dalam menanggulangi kemiskinan dampak dari pandemi virus Corona (Covid-19), terutama pada program bantuan untuk masyarakat miskin. Pasalnya, masih ada pendataan yang menerima bantuan tidak tepat sasaran.
“Kalau pemerintah daerah tidak melakukan intervensi, kemungkinan jumlah kemiskinan di NTB akan naik. Tetapi kalau di intervensi maka kemiskinan bisa turun,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB Suntono, Selasa (23/6).
Menurut Suntono, jika data kemiskinan masih banyak mengandung orang yang tidak tepat sasaran, maka kemiskinan akan naik. Ia mencontohkan, masih ada sekitar 20 persen data yang salah, maka hal tersebut kemungkinan akan naik. Pasalnya, beberapa program bantuan dari pemerintah banyak yang tidak tepat sasaran.
“Kalau data yang salah itu kita bisa bersihkan, maka kemiskanan akan menurun. Jadi tidak hanya semata-mata program bantuan-bantuan. Tapi kalau datanya tidak di cleaning ya sama saja. Jadi apa gunanya, mau berapapun kasih bantuannya tidak berpengaruh. Padahal program ini untuk mengentas orang miskin,” jelasnya.
Lebih lanjut, Suntono menjelaskan data terakhir angka kemiskinan NTB sebesar 13,88 persen pada September 2019. Kemudian untuk kemiskinan pada Maret 2020 akan dirilis pada Juli mendatang. Sehingga, posisi kemiskinan saat ini belum diketahui apakah meningkat, menurun atau posisinya sama.
“Sekarang ini kita sedang memotret kajiannya, kemudian kita berikan sinyal kepada pemerintah. Kita coba buatkan simulasi dalam keadaan berat, sedang, dan ringan. Kita asumsikan dalam simulasi itu skenarionya, terus simulasinya kita ambil di manufaktur dan pariwisata,” katanya.
Menurut Suntono, dua sektor tersebut dipilih, karena sektor manufaktur merupakan salah satu program andalan dari Pemprov NTB untuk memutus kemiskinan. Terlebih lagi, beberapa minggu lalu menujukkan bahwa sektor manufaktur menjadi leading sektor untuk mengerakkan ekonomi, walaupun nilai tambahnya belum terlalu besar.
BPS NTB mulai menyoroti masalah sosial lebih khusus masalah kemiskinan. Jika ekonomi bergerak turun, hal tersebut pasti akan mempengaruhi pendapatan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga terdampak, maka pastinya akan konsumsi juga akan berkurang.
“Konsumsi berkurang, berpangaruh terhadap kemiskinan yang akan naik. Jadi ini sinyal-sinyal yang kita sampaikan kepada pemerintah,” terangnya.
Sebelumnya, Sekda NTB H Lalu Gita Ariadi mengatakan simulasi yang digambarkan BPS dampak Covid-19 terhadap kemiskinan, di mana dari bantuan-bantuan tersebut apakah pengaruh terhadap laju pertambahan angka kemiskinan di NTB.
“Menjadi catatan bahwa ketetapan memberikan bantuan itu juga menjadi poin penting. Jangan sampai, nanti bantuan ada tapi salah sasaran. Maka simulasinya akan terjadi penambahan kemiskinan,” ujarnya.
Menurut Gita, momentum ini adalah bagiamana untuk melakukan akurasi data penerima bantuan terhadap pemberian bantuan. Kemudian bagaimana konsolidasi OPD terhadap kualitas data tersebut dan konsisten data yang digunakan.
“Kemarin ada musibah, yang menjadi persoalannya adalah data. Makanya dari itu sudah dilakukan validasi data yang berkulitas, dan tidak menjadikan karut marut seperti sebelumnya,” kata Gita. (dev)
