SELONG—Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), hingga kini masih belum terdata pasti, berapa jumlahnya di semua kecamatan yang ada. Karenanya, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman akan meminta laporan data jumlah RTLH dari masing-masing kecamatan.
Sejak pejabat di dinas itu dilantik beberapa waktu lalu. Kadis Mudahan langsung melayangkan surat ke masing-masing camat untuk melaporkan keberadaan RTLH di setiap desa. Tidak hanya menerima laporan, namun dinas ini juga akan intens turun langsung ke lapangan.
“Kita harapkan kecamatan bisa menyampaikan berapa RTLH di masing-masing desa,” harap Kadis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Lotim, Mudahan, saat ditemui diruang kerjannya, Sabtu lalu (21/1).
[postingan number=3 tag=”rtlh”]
Dikatakan, saat ini mereka belum memiliki data real berapa RTLH yang sudah diperbaiki, dan berapa yang masih belum. Hanya saja, data tahun 2013 jumlah RTLH yang terdata ada sebanyak 57.000 unit. Namun data itu sampai saat ini tidak mengalami perubahan. “Datanya itu saja, kita akan minta data berapa RTLH yang sudah diperbaiki, dan berapa yang belum,” ungkap Mudahan.
Keberadaan RTLH di setiap desa, semuanya akan dipetakan, disesuaikan dengan ketegorinya. Di tahun ini sebut dia, dinasnya mendapatkan anggaran sekitar Rp. 9 miliar untuk rehab perbaikan rumah swadaya. Anggaran itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). “Yang jelas kita belum tau pasti data RTLH,” tegasnya.
Diawal jabatannya, pekerjaan utama yang akan dilakukan yaitu menuntaskan perbaikan RLTH dan persoalan pemukiman di setiap desa. Kondisi infrastruktur di desa lanjutnya, juga akan menjadi prioritas.
Terutama terkait persoalan sanitasi. Infrastriktur sanitasi sangat perlu untuk diperbaiki, karena ini salah satu kebutuhan pokok masyarakat. “Dari program PNPM mandiri dan program Kotaku telah banyak RTLH yang direhab,” sebut Mudahan.
Diakuinya, saat ini mereka masih belum bisa bekerja maksimal, karena kekurangan staf. Untuk itu, Mudahan meminta agar kekosongan staf di dinasnya itu supaya segera diisi. “Kita masih nunggu dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk mengisi kekosongan staf. Karena saat ini belum bisa bekerja maksimal,” tandas Mudahan. (lie)
