TANJUNG – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara akan tetap mempertahankan anggaran bantuan operasional daerah (Bosda) dan insentif tenaga kesehatan (Nakes) pada refocusing anggaran tahun 2021. Guru dan Nakes harus dijamin haknya supaya efektif dalam mengajar, dan melayani kesehatan masyarakat ditengah pandemi Covid-19.
“Bosda dan insentif Nakes tetap kami pertahankan. Mereka berhak menerimanya, dan kami tidak akan pangkas anggarannya,” tegas Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter kepada Radar Lombok, Senin (22/3).
Ia menegaskan kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk memenuhi penanganan Covid-19, 8 persen dari dana alokasi umum (DAU). Lebih baik memangkas anggaran yang lain seperti kunjungan keluar daerah, makan-minum pejabat, pekerjaan atau kegiatan yang memungkinkan tidak relevan dengan kondisi sekarang. “Kalau Bosda dan insentif Nakes tidak perlu, lebih baik geser yang lain saja,” tandas Danny.
Disebutkan, anggaran yang sudah dialokasikan untuk Bosda sebesar Rp 7 miliar, yang diperuntukan kepada 2.726 guru honorer yang terdiri dari GTT SD/SMP 968 orang, GTY MI/MTs 659 orang, GTT PAUD/TK 650 orang, GTY RA 74 orang, PTT SD/SMP 201 orang, PTT Dikpora 77 orang, dan eks K2 sebanyak 97 orang. Sedangkan insentif Nakes yang menangani Covid-19 kurang lebih Rp 4,5 miliar selama 12 bulan. “Kami tetap memantau pada proses refocusing ini,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Lombok Utara, Artadi mengapresiasi kebijakan dari pemerintah sekarang, yang tetap mempertahankan anggaran Bosda dan insentif Nakes. “Kami apresiasi telah mendengarkan saran dari kami,” ucapnya.
Perlu diketahui juga, katanya, bahwa Bosda itu menjadi rekomendasi di LKPJ, agar tidak diganggu gugat oleh siapapun pemimpin daerah pada saat ini. Sebab, kebijakan itu sudah menjadi kebijakan pemerintahan daerah yang harus didukung, selama itu hal baik, dan bukan dilihat dari unsur politis. “Bosda memang menjadi catatan kami agar tidak diganggu pada situasi apapun,” katanya. (flo)
