BIL Harga Mati, Branding BIZAM Gagal

TOLAK: Datu Siledendeng H Lalu Muh Putria saat ikut orasi dalam unjuk rasa penolakan branding nama BIL menjadi BIZAM, Minggu (15/11). (M HAERUDDIN/RADAR LOMBOK)

PRAYA – Rencana Pemprov NTB untuk mem-branding perubahan nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Lombok Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) kembali gagal.

Sedianya, Dinas Pariwisata NTB akan mem-branding perubahan nama BIL ini, Minggu (15/11). Namun, rencana itu kembali gagal setelah puluhan massa berunjuk rasa di depan bandara. Mereka menolak keras rencana pemprov untuk mengubah nama bandara tersebut.

Menurut warga, nama BIL sudah harga mati. Nama itu jangan diubah dan diotak-atik. Apalagi, branding itu akan dilakukan jelang pilkada Lombok Tengah. Tentunya, suasana penolakan yang sudah dilakukan sejal dua tahun silam ini kembali gaduh.

Tokoh masyarakat selatan Lombok Tengah, H lalu Muh Putria menegaskan, kedatangan masyarakat lingkar bandara bukan karena diundang. Akan tetapi sebagai respons dari mereka yang mendapat informasi jika ada branding nama bandara baru. Sehingga warga berbondong- bondong menolak mentah rencana tersebut. ‘’Kami meminta kepada Gubernur dan Bupati untuk tidak melakukan perubahan nama bandara. Dan, dengarkan aspirasi masyarakat,” ujar Putria.

Pria yang dijuluki Datu Sildendeng ini kembali menegaskan, kedatangan warga ke depan bandara bukan karena diundang. Namun, mereka menolak keras karena secara tiba-tiba beredar di media sosial, bahwa Dinas Pariwisata NTB akan mem-branding nama BIL menjadi BIZAM.

Dalam kesempatan itu juga, Putria menegaskan, bahwa tidak ada kepentingan politik terhadap akan aksi warga itu. Di satu sisi, sesuai SK Kementerian Perhubungan RI, bahwa bandara akan diubah menjadi ZAM. Namun saat ini, beredar isu penambahan nama bandara dengan nama lain. “Hal itu membuat masyarakat bingung, sehingga warga tetap menolak sampai kapan pun dan ini tidak ada tendensi politik. Warga terkejut, sehingga menolak penambahan nama BIL menjadi apapun dan sampai kapanpun kami akan tetap menolak, BIL harga mati,” terangnya.

Warga lainnya, Lalu Arif Rahman Hakim menuding, rencana Pemprov NTB untuk memasang papan nama bandara ini adalah provokasi. Karena itu, pihaknya meminta agar pemprov tidak memprokasi masyarakat dengan melakukan rencana perubahan nama bandara di malam hari, saat masyarakat sedang istirahat. Masyarakat lingkar bandara tidak akan tinggal diam untuk terus menolak perubahan nama Bandara Lombok tersebut. “Warga itu menolak rencana penambahan perubahan nama Bandara menjadi Zainudin Abdul Majid Lombok Internasional Airport (ZAMLIA), dan BIL harga mati. Pemerintah jangan buat gaduh di saat warga menjaga kondusivitas jelang pilkada ini. Jangan gunakan cara maling dalam mengubah nama bandara ini,” terangnya.

Wakapolres Lombok Tengah, Kompol Ketut Tamiana mengaku, branding perubahan nama Bandara Lombok tidak jadi dilaksanakan. Hal ini diketahui setelah pihaknya melakukan konfirmasi kepada dinas terkait. Pihaknya mengimbau warga untuk pulang dan tidak melakukan aksi lagi serta selalu menjaga keamanan dan kenyamanan.  “Untuk rencana itu tidak jadi dilaksanakan. Mohon untuk warga agar pulang ke rumah masing-masing,” imbaunya.

Kepala Dinas Pariwisata NTB, H Lalu Moh Faozal yang dikonfirmasi kembali membuat pernyataan kontradiksi. Faozal balik menuding orang yang berunjuk rasa menolak nama bandara adalah orang yang hanya mencari panggung. “Itu orang cari panggung aja itu. Saya di tengah-tengah orang demo tadi,” ujar Faozal kepada Radar Lombok, Minggu (15/11).

Kelompok massa yang mengatasnamakan diri Masyarakat Lingkar Bandara, melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak pergantian nama bandara. Mereka membentangkan spanduk, bahwa nama BIL adalah harga mati. Menurut Faozal, pihaknya sebenarnya hanya akan menambahkan branding saja. Mengingat, perubahan nama bandara bukan kewenangan Dinas Pariwisata. “Bukan perubahan nama yang mau kita lakukan, tapi penambahan nama,” jelasnya. 

Dalam surat Faozal kepada Kapolres Lombok Tengah, pihaknya meminta dukungan pengamanan dalam rangka penambahan branding tersebut. Rencananya akan dilakukan pada hari Minggu pukul 19.30 Wita. Pada dasarnya, Faozal menilai hanya sedikit masyarakat yang melakukan penolakan. Jumlahnya juga tidak lebih dari 40 orang. “Saya ada di sana, di lokasi demo itu. Tidak lebih dari petang dase,” sebut Faozal. 

Persoalannya, saat unjuk rasa terjadi, ada kegiatan nyongkolan. Hal itulah yang membuat kesan masyarakat yang menolak terlihat banyak. “Kebetulan kenapa ramai karena orang nonton nyongkolan, ada yang bawa keris, bawa senjata, karena orang nyongkolan,” ketusnya. 

Informasi yang diserap Radar Lombok, rencana penambahan branding tersebut gagal dilakukan. Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan koordinasi dengan aparat keamanan. Namun, Faozal sendiri belum menyampaikan kembali secara resmi informasi tentang pembatalan tersebut. 

Saat diwawancarai Radar Lombok, Faozal masih melakukan koordinasi dengan Polres Lombok Tengah terkait apakah rencana tersebut akan dilanjutkan atau tidak. “Saya lagi rapat dengan Kapolres ini. Kita diskusi apakah lanjut atau tidak,” katanya. 

Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang dimintai keterangannya menilai, adanya penolakan dari sebagian masyarakat atas perubahan nama bandara, karena miskomunikasi saja. Miskomunikasi itulah yang seharusnya diantisipasi. Caranya dengan melakukan komunikasi yang baik. 

Gubernur juga tidak bisa melarang masyarakat melakukan aksi unjuk rasa. Apalagi jika penerimaan kurang baik itu disebabkan miskomunikasi. “Maklum zaman sekarang gampang sekali terjadi miskomunikasi,” sesal gubernur. 

Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj Baiq Isvie Ruvaeda yang dihubungi Radar Lombok, tidak menolak rencana penambahan brand nama pahlawan nasional di bandara. Apalagi pergantian nama bandara juga sejak lama telah disetujui oleh DPRD NTB. Sikap DPRD sangat jelas, yaitu menyetujui nama yang telah diubah oleh pihak berwenang. “Urusan eksekutif soal perubahan nama bandara. DPRD sudah menyetujui usulan perubahan nama sesuai Keputusan Menteri Perhubungan,” tegas Isvie. (met/zwr)