MATARAM — Badan Pengawas Pelaksana Pemilu (Bawaslu) mewanti-wanti potensi terjadinya praktik money politik pada kampanye tatap muka yang dilaksanakan oleh para peserta Pemilu. Hal ini menyusul mulai maraknya kegiatan partai politik (Parpol) di dalam daerah (NTB).
“Sementara kami mengidentifikasi pertemuan tatap muka itu dimungkinkan adanya money politik,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu NTB, Umar Achamd Seth di Mataram.
Umar menyebut pada moment-moment seperti ini, tidak menutup kemungkinan setiap pertemuan tatap muka peserta Pemilu terjadi money politik untuk memenangkan partai. Terlihat dari partai politik yang semakin menggiatkan aktivitas mereka untuk berkunjung ke masyarakat.
“Kegiatan-kegiatan kampanye semakin intens dilakukan peserta Pemilu, maka dari itu Bawaslu NTB semakin depan mengidentifikasi segala bentuk kegiatan kampanye, salah satunya aktivitas pertemuan tatap muka,” ujar Umar.
Pihak Bawaslu NTB juga mengimbau kepada para peserta Pemilu, agar setiap melakukan pertemuan tatap muka supaya memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), kendati pertemuan tatap muka itu dilakukan dirumah-rumah masyarakat. Karena biasanya pertemuan tatap muka yang dilakukan di rumah-rumah warga ini pengawasannya tidak terlalu ketat.
“Pengawas kami di desa itu cuma satu orang, yang jangkauannya tidak mungkin bisa sampai kepada banyak aktivitas kampanye di lapangan. Orang bisa membagi barang, uang, atau mungkin janji-janji untuk kemenangan partainya itu yang rawan, dan pengawasannya harus orang per orang,” jelas Umar.
Apalagi satu sampai dua pekan menjelang akhir masa kampanye berakhir, potensi money politik semakin tinggi. “Masih 46 hari sisanya, dan kampanye itu hanya pada saat jangka waktu itu saja. Disitulah mereka bisa mempengaruhi pemilih, dan menyampaikan visi misi segala macam. Jadi ya orang bisa melakukan banyak cara,” tandas Umar.
Sementara Pakar Komunikasi Politik UIN Mataram, Prof. Dr. Kadri M. Saleh menambahkan dalam pelaksanaan Pemilu terdapat kampanye secara langsung dan melalui media sosial. Tentunya hal ini menjadi tantangan untuk bagaimana memanfaatkan media sosial ini sebagai sarana dalam memberikan informasi yang benar, sarana untuk mengedukasi politik yang baik, dan bukannya sebagai ajang berkonflik.
“Untuk itulah Pemilu 2024 ini tidak dijadikan ajang untuk bercerai berai, tapi dimanfaatkan dengan sebaik mungkin melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas,” tegasnya. (rat)
