TANJUNG–Pemda KLU melalui Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) siap menindaklanjuti Surat Edaran Menpan RB terkait penghapusan tenaga honor pada 2023. “Dari Menpan ini sudah diwanti-wanti sejak 2018 sampai 2022 ini. Nah sekarang bagaimana daerah tetap mengacu pada keputusan pemerintah pusat. Bagaimanapun kondisinya,” kata Kepala BKPSDM KLU Tri Darma Sudiana, Jumat (3/6).
Saat ini pihaknya kata Tri mulai melakukan pemetaan terhadap tenaga honor yang akan dihapus pada 2023 itu. Diketahui, total tenaga honor di KLU mencapai 2.153 di berbagai instansi. Terkait bagaimana nasib mereka setelah kebijakan ini diberlakukan, Tri mengaku masih mengkaji regulasi yang ada.
Misalnya, untuk pengemudi, tenaga kebersihan dan satpam bisa diperoleh melalui tenaga alih daya atau outsourcing, tidak mesti merekrut tenaga honor. Namun selain dari yang itu, pihaknya belum mengetahui secara pasti. “Ini kita menunggu petunjuk dari pusat seperti apa,” tuturnya.
Tri mengaku berat jika semua tenaga honor diberhentikan. Pasalnya, keberadaan tenaga honor sejauh ini sangat membantu tugas-tugas dari ASN. “Misalnya di Bapenda sebagai penghasil PAD kita. Kalau tanpa bantuan tenaga kontrak untuk menagih di sumber-sumber PAD itu, susah nantinya,” beber Tri.
Begitu juga di Dinas Pariwisata. Saat ini saja tenaga honor masih kurang. Apalagi jika mereka diberhentikan semua. “Untuk mengisi pos-pos penarikan retribusi, mereka meminta tambahan tenaga honor kemarin, karena saat ini masih kekurangan,” ujarnya.
Salah seorang tenaga honor yaitu Eni Octaviani mengaku cukup terkejut dengan kebijakan ini. Jika diberlakukan lalu bagaimana nasib ribuan tenaga honor. “Jika tidak bisa diakomodir tentu angka pengangguran akan meningkat drastis,” ujarnya.
Eni mengaku bahwa pemerintah harus mencari solusi terlebih dahulu bagaimana bisa mengakomodir ribuan tenaga honor yang akan kehilangan pekerjaan. “Kan kita tahu sendiri saat ini untuk mendapatkan pekerjaan sangat susah. Apalagi dengan adanya covid-19,” ujarnya. (der)
