GIRI MENANG – Lambannya realisasi Anggaran Dana Desa Murni (ADD) dikeluhkan oleh para kepala desa. Mereka meminta bupati mengevaluasi kinerja kepala OPD terkait.
Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lombok Barat Sahril menilai OPD yang terkait dengan ADD tidak becus bekerja. Mereka tidak memikirkan kesejahteraan aparat desa. “Paling tidak tertib administrasi lah dalam penyaluran keuangan desa. ADD untuk desa segera direalisasikan,” kata Sahril kemarin.
Terutama menyangkut BLT DD yang terhambat oleh pemerintah daerah. Syaratnya sudah terpenuhi namun belum bisa direalisaikan. “Masyarakat sangat membutuhkan itu untuk momen lebaran ini,” katanya.
Belum lagi ADD murni untuk insentif BPD, guru ngaji, takmir masjid, itu belum juga terealisasi. Dia mempertanyakan kinerja pemangku kebijkan di Lombok Barat ini.
“BPKAD, PMD, sebagai pengelola pendapatan daerah, kalau memang tidak mampu bekerja lebih baik mundur. Bupati ini harus serius mengevaluasi kinerja perangkat daerahnya ini,” ungkapnya.
Desa sebagai ujung tombak suksesnya program daerah dan pusat, harus diperhatikan. Bupati diminta mengevaluasi kinerja kepala dinas.
“Jangan kanibalkan pemerintah desa di saat hal-hal yang tertentu. Kemudian memanfaatkannya untuk kepentingan mereka,” jelasnya.
Saat ini, lanjut dia, Pemkab Lombok Barat tidak mencerminkan tertib anggaran. Memang bisa tertib administrasi, namun tak bisa tertib dalam kewajibannya. “Apakah persoalan ini kami harus ribut dulu baru mereka mau bertindak,” katanya.
Ia mengaku April lalu Pemda berjanji akan mentransfer ADD Murni ke desa. Namun, sampai hari ini desa masih nihil sehingga Sahril angkat bicara. “Tidak ada kejelasan. Kita hanya disuruh nunggu saja, ini tiap tahun terjadi seperti ini dengan alasan yang berubah-ubah. Ini kan menimbulkan pertanyaan,” ungkapnya.
Sementara itu kepala BPKAD Lombok Barat H. Fauzan Khusniadi mengatakan usulan pembayaran ADD Desa sudah masuk. Pihaknya sudah menandatangani berkas untuk pembayaran ADD. “Sudah saya tandatangani sedang proses di bank,” jawab Fauzan singkat. (ami)
