Oleh: Doktor Buhari Fakkah
Dosen YPUP Makassar
Penceramah NDP HMI Seluruh Indonesia
APA yang dilakukan H. Arifin, mendaftar di DPD I Partai Demokrat Propinsi NTB, dan tidak mendaftar di DPD II Kabupaten Bima, maka langkah politiknya ini saja sejak awal sudah berbeda dengan yang lain.
Demikian DPP Partai Demokrat mengeluarkan surat tugas untuk H. Arifin dalam Pilkada Kabupaten Bima, juga diluar pengetahuan “struktur DPD I Partai Demokrat Propinsi NTB, dan di luar pengetahuan struktur DPD II Partai Demokrat (Bima).
Fenomenal bagi jagat publik, jitu dan lihai bagi para politisi, strategis dan terukur bagi orang pergerakan. Masalahnya, H. Arifin bukan “politisi”, bukan “orang pergerakan”, dan bukan juga “orang fenomenal” dalam rekam jejak dan DNA-nya. Ia hanya PNS yang berkarir cemerlang.
Dengan mudah disimpulkan, bahwa ada orang lain yang kredibel yang menggaransi langsung ke AHY (Ketua Umum DPP Demokrat). Masalahnya, proses itu mustahil terbentuk tiba-tiba. Berarti ada lapisan lain yang mementori H. Arifin secara langsung.
Dari langkah pertama, secara politik kedudukan H. Arifin, IDP, Dahlan, Ady Mahyudi, “persis setara”! Kenapa? IDP identik dengan Golkar, Dahlan identik dengan Gerindra, Herman Edison Identik dengan PKS, Ady Mahyudi identik dengan PAN, H. Arifin identik dengan Demokrat. Rumus ini “tidak bisa lagi diacak-acak” sehebat apapun rumus baru yang dimunculkan.
Apa yang bisa terjadi diantara mereka? Satu sama lain memilih berkolaborasi karena kesamaan ide, perasaan, cita-cita serta tujuan. Atau sebaliknya, satu sama lain saling konfrontasi.
Selesaikah disitu? Tidak, waktu cukup panjang yang harus ditempuh untuk tiba pada final pendaftaran di KPU Kabupaten. Lantas, siapa yang diuntungkan dibabak awal permainan ini?
Kalau dilihat dari ritme dan kecerdasan gerak maka babak awal H. Arifin lebih unggul diuntungkan. Ia batal sekalipun jadi calon, telah mengantongi TRAS DPP Partai Demokrat, sehingga ia akan menentukan kemana arah partai Demokrat diujung final penentuan koalisi Parpol.
Apakah H. Arifin akan diberikan hak istimewa yang sama oleh partai lain sebagaiman ia di Demokrat? Padahal tak satupun partai politik tingkat kabupaten H. Arifin mendaftar. Inilah “ujian” yang tidak ringan bagi H. Arifin. Bila ia berhasil, maka ia adalah sosok yang “elegan” melayari isu-isu politik.
Lalu bagaimana loncatan aksi figur lain? Hambatan mereka disoal geo wilayah yang jarak tempuhnya ratusan ribu kilometer (Bima-Jakarta), dan juga di hambat dengan situasi Covid-19. Sementara lalu lintas H. Arifin di Jakarta tidak membutuhkan persyaratan administrasi maupun protokol Covid yang ketat untuk melakukan diplomasi politik diluar Golkar, Gerindra, PKS, dan PAN.
Partai politik di luar itu, para figur memiliki peluang yang sama. Tetapi H. Arifin unggul bebas prosedur Covid di Jakarta, dan unggul di pasar opini dan isu pada tingkat kabupaten.
Masalahnya, keabsahan surat tugas maupun rekomendasi tidak bisa “scan tangan tangan”, “tidak bisa juga transfer money buat partai, tidak bisa juga mengandalkan statemen politik pengambil keputusan di DPP via teleconference. Namun dokumen dukungan partai “harus kop asli, tangan tangan asli, dan stempel asli”, untuk menjamin keaslian dokumen administrasi pendaftaran di KPU Kabupaten.
Covid-19 juga suka bangat iseng, padahal ini lagi musim Pilkada. (*)
