MATARAM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo berada di Lombok sejak Senin sore (27/8). Kedatangannya untuk memastikan penanganan bencana gempa berjalan lancar dan maksimal. Tjahjo bahkan menyempatkan diri berkeliling pada Senin malam untuk melihat kondisi. Pantauannya, NTB memang masih belum pulih. Sektor pariwisata juga belum bangkit.”Saya datang untuk pastikan penanganannya agar NTB bisa cepat pulih. Tadi malam saya keliling, pariwisata sepi. Kalau warung makan mulai bergairah. NTB itu rumah kedua saya. banyak relasi saya disini. Saya gak mau repotkan Gubernur. Izin saya mau jalan sendiri, Pak Gub,” ucapnya saat berada di RRU Kantor Gubernur NTB, Selasa (28/8).
Ditegaskan, pemerintah daerah di sini tidak sendirian menghadapi bencana. Pemerintah pusat telah berkomitmen membantu. Bahkan, banyak gubernur dan bupati/walikota di Indonesia yang juga ingin membantu.Dirinya juga telah meminta seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) seluruh daerah di Indonesia mengirim bantuan. Misalnya untuk kebutuhan tenda. Mengingat akan membutuhkan waktu jika pengadaannya dilakukan saat ini. “ Gubernur dan walikota/bupati juga sepakat bantu. Banyak yang mau bantu dengan uang, makanya kami buatkan surat sebagai payung hukum,” katanya.
BACA JUGA: Rp 148 Miliar Bantuan Perbaikan Rumah Korban Gempa Lotim Telah Ditransfer
Keputusan tidak menjadikan bencana saat ini sebagai bencana nasional dinilai telah tepat. Status bencana nasional akan menghabiskan banyak anggaran pemerintah pusat. Belum lagi dampak negatif yang akan dialami daerah.
Sejauh ini penanganan bencana juga sudah dibantu oleh banyak pihak. Namun untuk realisasi dari pemerintah pusat tergantung dari kementerian masing- masing.” Kenapa gak jadi bencana nasional. Saya punya pengalaman saat di Bali. Untuk pengungsi di Bali, memenuhi kebutuhan beras saja per hari itu Rp 3 miliar. Bali juga tiga bulan itu kehilangan Rp 7,6 triliun karena status bencana nasional,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menyerahkan bantuan untuk penanganan bencana berupa uang sebesar Rp 700 juta yang dikumpulkan oleh ASN Kemendagri.
Tak hanya menyerahkan bantuan dana tunai, Mendagri juga membawa bantuan rehab untuk 66 kantor desa yang rusak karena gempa senilai Rp 3,3 miliar.”Perhatian pusat kan percepat proses pemulihan. Saya akan cek semua aset-aset Pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Jangan sampai ganggu kepentingan masyarakat. Dana untuk rehab kantor desa nanti Pak Gubernur yang tentukan desa mana saja,” ujarnya.
