Gubernur NTB TGB M Zainul Majdi yang dimintai keterangannya usai Mendagri pergi menegaskan bahwa NTB saat ini dalam situasi dan kondisi aman. Wisatawan tidak perlu lagi khawatir atau takut datang ke NTB.
Menurutnya, roda kehidupan masyarakat juga telah berjalan. Baik dari sisi ekonomi, pendidikan maupun sosial.”NTB saat ini sangat aman dan kondusif. Kami sangat butuh dukungan dari semua. Wisatawan gak usah takut datang,” kata gubernur.
Gempa yang terjadi berdampak pada destinasi wisata di sebagian wilayah saja. Sehingga masih banyak pilihan bagi wisatawan untuk menikmati keindahan alam NTB. “Banyak destinasi di wilayah selatan dan di Pulau Sumbawa. Mandalika tidak terdampak sedikitpun, Sekotong juga,” tegasnya.
Terkait bantuan dari Mendagri, nantinya gubernur akan memberikan dana sebesar Rp 50 juta bagi setiap desa yang kantornya rusak.”Ada bantuan stimulan untuk 66 desa. Per desa Rp 50 juta. untuk rehab kantor desa yang rusak karena gempa. Nanti kita lihat kantor desa mana saja di KLU, Lobar, Lotim, dan Pulau Sumbawa,” tandasnya.
Terpisah, Sekretaris daerah (Sekda) Provinsi NTB H. Rosiady Sayuti menambahkan, kondisi pariwisata yang menjadi andalan NTB sudah berangsur pulih. Wisatawan juga mulai berdatangan ke gili-gili. “Gili sudah mulai dibuka, wisatawan sudah berdatangan. Senggigi juga sudah mulai ramai lagi. Untuk bangun kembali, strategi marketing kita akan adakan great sale, agar wisatawan tertarik,” terangnya.
Keuangan Daerah Menyesuaikan Sebagaimana diketahui,Presiden RI pada 23 Agustus 2018 mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Lobar, KLU, Loteng, Lotim, Kota Mataram dan wilayah terdampak di Provinsi NTB. Salah satu poin penting dalam Inpres tersebut yakni menginstuksikan gubernur dan bupati/walikota untuk menyiapkan anggaran penanganan bencana baik itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2018, maupun APBD murni tahun 2019.
BACA JUGA: Trauma Rumah Beton, Sebagian Korban Tolak RISHA
Gubernur NTB, HM Zainul Majdi mengaku kesulitan melaksanakan isi Inpres tersebut.” APBD-P kita yang sekarang memang kesulitan. Ya tahun depan, kita kan kemarin ratusan miliar tersedot untuk Pilkada,” ungkapnya.
Oleh karena itu gubernur memastikan penanganan bencana melalui APBD-P akan disesuaikan dengan kemampuan daerah. Tentu saja dampaknya tidak akan baik apabila tetap dipaksakan. Berbeda halnya jika penanganan bencana dianggarkan melalui APBD murni tahun 2019. Ia berharap bisa maksimal ada anggaran dari APBD. “ Tahun depan kita punya ruang fiskal yang cukup. Sekemampuan kita saja siapkan kalau APBD-P ini. Kita efisiensikan semua barang dan jasa yang belum terlaksana, khususnya biaya rutin,” katanya.
