Hasil Reses Dewan Didominasi Infrastruktur

LAPORAN: Salah satu jubir menyampaikan hasil reses pada rapat paripurna penyampaian hasil reses dewan, kemarin (MUHAMMAD HAERUDDIN/RADAR LOMBOK)

PRAYA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah, kembali menyampaikan hasil reses ketiga pada rapat paripurna masa sidang 2016, Senin (24/10).

Rapat ini dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Lombok Tengah, H Muhammad Nasib beserta jajarannya dan dihadiri Wabup Lombok Tengah, L Pathul Bahri beserta jajarannya.  Laporan pertama disampaikan Jubir Dapil Praya-Praya Tengah, H Ahkam. Dia memaparkan, masih banyak masyarakat menuntut perbaikan infrastruktur. Seperti jalan, tempat pelayanan publik, pelayanan kesehatan, dan termasuk desakan peningkatan status jalan. “Jalan desa yang jadi jalan kabupaten, jalan kabupaten yang jadi jalan provinsi, dan seterusnya,” papar Ahkam.

Selain itu, muncul juga aspirasi soal modal usaha, sosial, fasilitas bahkan akses ke perbankan. Termasuk sarana pendidikan swasta bahkan negeri. Ada juga soal desakan permudahan izin. “Insentif guru honorer dan GTT juga harus diperhatikan,” pintanya.

Baca Juga :  Tunjangan Perumahan Dewan Dipastikan Naik

Dilanjutkan Jubir Dapil Kopang-Janapria, Tohri menyampaikan, di wilayahnya banyak disorot masyarakat terkait banyak kepala desa (kades) dijerat kasus hukum. Begitu juga soal suksesi pilkades serentak belum lama ini. Diharapkan, pilkades akan datang bisa berjalan lebih baik lagi. “Pembangunan pasar Jelojok, Puskesmas Kopang diharap tuntas tepat waktu,” harapnya.

Di samping itu, soal Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) disoal. Warga meminta pemerintah mengevaluasi penyalurannya.

Jubir Dapil Pratim-Pujut, Jayanti Umar menegaskan, di dapilnya aspiras masyarakat mempersoalkan air bersih. Banyak warga di Dapil setempat belum disentuh kendati ada program MBR dari PDAM Lombok Tengah. Termasuk kata politisi Hanura ini, soal pembangunan kantor bupati baru. Masyarakat meminta pemerintah mempertimbangkan dan mengedepankan pembangunan dam Mujur. Lebih khusus desakan ini keras dari warga enam desa yang menyentuh langsung dengan pembangunan dam tersebut. “Kejelasan harga juga penting,” katanya.

Baca Juga :  Dewan Tetapkan Dua Peraturan Daerah

Jubir Dapil Praya Barat-Praya Barat Daya, Kamarudin mengungkapkan, tidak jauh beda laporan reses ketiga dengan masa reses sebelumnya. Sebab, masih banyak aspirasi belum direalisasikan. Mulai pembukaan usaha jalan tani, permohonan sumur bor.

Jubir Dapil Jonggat-Pringgarata,  H Ihsan menyampaikan, masyrakat mengharapkan peningkatan infrastruktur jalan dan pembangunan sumur bor. Masyarakat juga berharap pembangunan di desa ditingkatkan.

Jubir Dapil Batukliang-Batukliang Utara, Nurul Adha menyampaikan, masyarakat mengharapkan konsisten dalam menjalankan undang-undang tentang desa. Termasuk dalam pengelolaan keuangan. “Permintaan juga mengharapkan bantuan bibit ikan, perbaikan kolam, pembangunan infrastruktur jalan, dan perbaikan jaringan irigasi,” pungkasnya. (cr-met)

Komentar Anda