MATARAM – Pemkot Mataram menghapus sedikitnya 5000 jiwa penerima bantuan sosial (bansos), baik berupa program keluarga harapan (PKH) maupun bantuan pangan nontunai (BPNT).
Ribuan warga ini dicoret lantaran tidak memenuhi kriteria berdasarkan laman resmi Kemensos yang kemudian dikomparasi di Aplikasi SIKSNG terkait pengaduan-pengaduan masyarakat. ‘’Pengecekan di Aplikasi SIKS NG sama atau sesuai dengan katagori di atas.
Terdapat notifikasi yang langsung dapat dilihat di SIKS10 NG misalnya terdaftar sebagai keluarga, PNS,TNI/Polri, gaji di atas UMP/UMK dan lainnya,’’
ungkap Sekda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, Minggu (1/10).
Persoalan pencoretan nama penerima bansos ini disesalkan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Mataram, Hj Istiningsih. Dia mengatakan, penting untuk dicatat bahwa program bansos adalah program yang sangat penting untuk membantu warga yang membutuhkan karena prinsip utama dari program bansos adalah untuk menyediakan dukungan bagi mereka yang membutuhkan. Meskipun penting juga untuk memastikan orang-orang yang menerima program ini benar-benar memenuhi syarat. Artinya orang-orang yang memenuhi syarat tidak terkena dampak daripencoretan tersebut. ‘’Ada warga tidak mampu yang dicoret ini yang disayangkan,’’ katanya kepada Radar Lombok, Minggu (1/10).
Dalam melaksanakan aturan tersebut ternyata masyarakat belum dan tidak mengetahui dari aturannya sehingga terdampak kepada para kepala lingkungan (kaling) dan petugas lapangan yang membidangi masalah PKH dan BPNT tersebut. Mereka mengira bahwa mereka tidak lagi dapat bantuan akibat ulah dari kepala lingkungan yang mencoretdatanya di daftar penerima. ‘’Kita sangat sayangkan, kebijakan penghapusan belum ada sosialisasi terlebih dahulu,’’ ujarnya.
Di tengah kebutuhan masyarakat saat ini, seperti perayaan maulid yang biasanya disalurkan bantuan pangan non tunai. Masyarakat tidak mampu banyak menyuarakan hal ini karena kebijakan dinsos yang dinilai selama ini belum sesuai dan ekonomi membaik. Kebijakan ini sudah meresahkan warga yang cukup terbantu dengan bantuan pangan nontunai.
Hampir di enam kecamatan semua secara merata dihapus dan penerima tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, sehingga masyarakat banyak mengadu. Politisi PKS meminta, Pemkot Mataram lebih bijak dalam menerapkan aturan dan melihat kondisi ekonomi pasca pandemi covid-19 masih belum berjalan normal, sehingga masyarakat masih membutuhkan bantuan. (dir)
