MATARAM—Pembahasan RAPBD NTB tahun anggaran 2020 kini masih sedang bergulir di DPRD Provinsi NTB. Dimana untuk mendukung tercapainya visi jangka panjang serta jangka menengah, alias berbagai program unggulan, Pemprov NTB akan mengalokasikan 41 persen atau sebesar Rp 912,38 miliar, dari anggaran belanja langsung di RAPBD 2020.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Bappeda NTB, Ir Wedha Magma Ardhi, MT, saat jumpa pers soal pembahasan terkait ekspose Nota Keuangan RAPBD 2020, bertempat di Lesehan Taliwang Nada Sayang-Sayang Mataram, Rabu (21/8/2019).
“Ada beberapa program prioritas atau program unggulan Pemprov dalam RAPBD 2020, seperti program unggulan melawan kemiskinan dari desa, program unggulan infranstruktur, program unggulan industrialasi, program unggulan revitalisasi Posyandu dan stunting, serta program unggulan zero waste (nol sampah) dan program unggulan lainnya, guna mewujudkan visi NTB Gemilang,” ujar Wedha.
Lebih rincinya, untuk program unggulan melawan kemiskinan dari desa, dialokasikan anggaran sebesar Rp 361 miliar, yang di fokuskan pada program yang sudah disepakati bersama oleh Pemprov NTB dan seluruh kabupaten/kota.
Program ini jelasnya, akan menyasar pada pengembangan BUMDes, jamban keluarga, rumah layak huni, KUBE, air bersih, pengembangan desa wisata, pertanian konservasi, kawasan rumah pangan lestari, pengelola pengembangan bank sampah, sumbangan listrik murah dan hemat, desa berdaya mandiri pangan, budidaya udang atau motorisasi nalayan, dan ketahanan keluarga. “Seluruh program tersebut pelaksanaannya mengacu pada 100 desa miskin, dan 99 desa wisata sesuai SK Gubernur Nomor. 050.13-366 tahun 2019,” jelasnya.
Selanjutnya anggaran untuk program unggulan infranstruktur sebesar Rp 442,67 miliar, dengan rincian pelaksanaan antara lain dalam bentuk program pembangunan jalan dan jembatan, rehabilitasi atau pemeliharaan jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pengembangan pemukiman, pengembangan ketenagalistrikan, pengembangan dan pemanfaatan energi serta sumber daya mineral, pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan penanggulangan bencana, dan pembangunan prasarana fasilitas perhubungan pengembangan transportasi laut.
Sedangkan untuk program unggulan industrialasi, dialokasikan sebesar Rp 197,76 miliar, yang akan digunakan untuk penyediaan bahan baku, pengembangan SDM, teknologi, permesinan, kelembagaan, menajemen dan pemasaran.
Rangkaian tersebut tertuang dalam program peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi, pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), peningkatan kemampuan teknologi industri, kerjasama pengembangan sektor perindustrian, peningkatan mutu produksi unggulan, peningkatan pengembangan ekspor, penciptaan iklim usaha kecil menegah yang kondusif, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menegah, pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, re-engineering SMK, serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenanga kerja.
Kemudian program unggulan revitalisasi Posyandu dan stunting dialokasikan anggaran sebesar Rp 77,14 miliar, terdiri dari program perbaikan gizi masyarakat, peningkatan peran perempuan di pedesaan, penguatan kelembangaan pengarusutamaan gender dan anak, pengembangan kinerja pengelola air minum dan air limbah, peningkatan ketahanan pangan, gemar makan ikan, pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, serta jaminan sosial.
Sementara untuk program unggulan zero waste dialokasikan anggaran sebesar Rp 31, 40 miliar, yang terdiri dari program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, pengembangan permukiman, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kerjasama pemerintah, serta peningkatan pertisipasi masyarakat. “Program zero waste ini tentu kita akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota,” tegasnya.
Keberadaan berbagai program unggulan yang direncanakan Pemprov NTB ini adalah untuk mewujudkan visi NTB Gemilang. “Sehingga program ini dalam implementasinya membutuhkan dukungan dan pertisipasi aktif lapisan masyarakat, dan setiap level pemerintahan di NTB,” jelas Wedha.
Selain Plh. Kepala Bappeda NTB, kegiatan yang dipandu langsung oleh kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Najamuddin Amy itu juga dihadiri oleh Plt. Kepala BPKAD NTB, Drs H Zainul Islam, MM, dan Plh Kepala Bapenda NTB, Hj. Eva Dewiyani, SP. (sal)
