MATARAM—Realisasi belanja APBD Provinsi NTB pada tahun anggaran 2022, secara umum sudah mencapai target. Baik itu realisasi fisik maupun keuangan. Hanya saja untuk pembayaran pengerjaan fisik dari program atau kegiatan yang sudah dikerjakan pada 2022 belum semua terbayarkan.
Asisten III Setda NTB H. Wirawan Ahmad mengatakan realisasi APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2022 sampai Desember lalu, untuk realisasi fisik sebesar 98,17 persen dan realisasi keuangan sebesar 90,87 persen dari pagu anggaran pada APBD 2022 sebesar Rp 6,317 triliun.
Artinya ada defiasi antara fisik dan keuangan karena realisasi fisik lebih tinggi daripada keuangan. “Jadi menang ada selisih antara realisasi fisik dengan realisasi keuangan. Maka hal ini menjelaskan bahwa ada kegiatan-kegiatan yang sudah dikerjakan secara fisik namun pembayarannya akan dituntaskan pada 2023 ini,” ungkapnya kepada Radar Lombok saat ditemui diruang kerjanya pada Jumat (20/1).
Wirawan juga menjelaskan bahwa rendahnya realisasi keuangan pada APBD Provinsi NTB pada tahun anggaran 2022, bukan berarti Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tidak mengeksekusi pembayaran. Namun karena anggarannya yang tidak tersedia, sehingga akan dibayarkan pada 2023 yang menjadi kawajiban ke pihak ketiga untuk segara dituntaskan.
“Karena mamang lokasi anggaran untuk mentuntaskan kewajiban kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan pada 2022 sudah dianggarkan di APBD 2023,” jelasnya.
Untuk target pembayaran, sambung Wirawan, akan dituntaskan pada semester pertama tahun 2023 ini, dengan besaran nilai yang akan dibayarkan sekitar Rp 550 miliar. “Jadi target di semester pertama 2023, semua yang berkaitan dengan kewajiban ke pihak ketiga sudah bisa kita tuntaskan,” katanya.
Lebih lanjut, Wirawan menyampaikam bahwa untuk realisasi fisik disemua OPD dilingkup Pemprov NTB sudah hampir 100 persen. Salah satunya RSUD Provinsi NTB dari pagu anggaran Rp 952,640,129,248, sudah terealisasi sebesar Rp 992,487,955,337 dengan realisasi keuangan 104.18 persen dan fisik 100.00.
Namun, diakui ada beberapa OPD yang realisasi fisik dan keuangannya masih rendah, seperti Dinas Koperasi UKM, dari pagu anggaran sebesar Rp 20,245,982,466, sudah terealisasi hanya Rp 16,955,569,595 dengan realisasi keuangan 83,75 persen dan fisik 83,75 persen.
Kemudian, Dinas Peternakan & Keswan dari pagu anggaran sebesar Rp 51,839,899,771, sudah terealisasi Rp 41,204,776,524 dengan realisasi keuangan 79,48 dan fisik 100 persen, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari pagu anggaran sebesar Rp 728,413,249,237, sudah terealisasi sebesar Rp 603,329,673,266 dengan realisasi keuangan 82,83 persen dan fisik 97,02 persen.
Berikutnya Dinas Perumahan dan Permukiman dari pagu anggaran sebesar Rp 215,380,739,083, sudah terealisasi Rp 171,031,186,368 dengan realisasi keuangan 79, 41 persen dan fisik 99,84. “Tapi hampir semua OPD untuk realisasi fisik hampir 100 persen,” pungkasnya. (sal)
