Tenaga Pendidikan Jangan Merangkap Jadi Agen Buku

Tenaga Pendidikan Jangan Merangkap Jadi Agen Buku
KUMPULKAN : Bupati Lotim HM Sukiman Azmy mengumpulkan semua kepala UPTD Dikbud untuk membahas semua persoalan pendidikan di daerah ini.( M. GAZALI/RADAR LOMBOK)

SELONG-Bupati Lombok Timur HM. Sukiman Azmy mengumpulkan semua kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada di ruang kerjanya, Jumat (11/10). Mereka dikumpulkan untuk membahas berbagai persoalan pendidikan. Salah satunya soal isu adanya tenaga pendidik yang menjadi agen pengadaan buku.”Memang ada isu tenaga pendidik sebagai agen buku.  Saya minta supaya jangan sampai melakukan hal itu,” tegas Sukiman.

Bupati juga menyoroti adanya orang-orang yang “menjual SK”. Kepada para kepala UPTD yang hadir ini ia mengingatkan untuk memberikan teguran bila mengetahui atau menjumpai hal semacam itu. Sebab itu menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan dan birokrasi di daerah ini. Bupati mengingatkan metode penerimaan CPNS sudah jauh berbeda sehingga tidak ada yang bisa mengatur.”Hal tersebut merupakan pembodohan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Bupati menyebut bahkan telah memecat seorang ASN Dinas Kesehatan yang diketahui mengumpulkan uang agar lulus dalam seleksi CPNS,” ungkapnya.  

Bupati juga memberikan perhatian terhadap tingkat kesejahteraan guru, terlebih dari enam ribuan guru di Lombok Timur hanya sekitar tiga ribuan atau 50 persen yang sudah tersertifikasi, yang terjamin kesejahteraannya. Mengatasi hal tersebut menurutnya kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di daerah ini bisa menjadi opsi untuk persoalan terkait kualifikasi guru yang terhambat tingkat pendidikan. “Distribusi guru  juga harus diperhatikan. Pemerataan guru yang kebutuhannya sesuai usulan UPTD. Dan juga harus diberlakukan moratorium pemindahan guru,” terangnya.

Seperti halnya di sektor lain, data selalu menjadi sorotan. Karenanya bupati meminta untuk merapikan data pendidikan, termasuk data siswa putus sekolah yang dinilainya berbeda dengan data BPS. “Pemerintah kabupaten sedianya harus memiliki data yang lebih akurat,” tegasnya.

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting untuk meningkatkan IPM Lombok Timur yang saat ini berada di posisi ke-9 dari 10 kabupaten/ kota di NTB. Semua tingkat pendidikan menjadi penting, termasuk Taman Kanak-kanak (TK). Karenanya bupati menegaskan semua kecamatan pada 2020 mendatang harus memiliki TK Negeri.

Berbagai persoalan yang ada, menurutnya, harus diselesaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kemajuan daerah ini. “ Kalau tidak peduli kepada diri kita sendiri, siapa yang peduli?” ungkapnya.

Bupati meminta Dikbud mengumpulkan data jumlah sekolah mulai tingkat PAUD, Taman Kanak-kanak (TK), juga jumlah guru dan kekurangan kepala sekolah, serta rencana pendirian satu atap (Satap), termasuk gedung sekolah yang membutuhkan rehab, serta angka putus sekolah.(lie)