MATARAM – Adanya isu miring terkait pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB yang mendapat banyak keluhan masyarakat, mendapat perhatian Sekretaris Daerah (Sekda) Rosiady Sayuti. Dirinya menggelar sidak ke RSUD usai shalat Dzuhur Senin kemarin (13/6).
Berdasarkan temuan Ombudsman RI Perwakilan NTB, terdapat dokter yang jarang masuk dan pelayanannya juga banyak dikeluhkan masyarakat. “Saya mau sidak ke rumah sakit ini, selesaikan masalah yang ada di Koran,” ujarnya kepada Radar Lombok sebelum berangkat.
Setiba di RSUD, Rosiady disambut oleh Kasubag Humas Solikin dan pejabat Direksi lainnya. Rupanya kedatangan Sekda yang didampingi Karo Humas Yusron Hadi dan Asisten I Setda NTB M Agus Patria tidak membuat pihak rumah sakit terkejut.
Parahnya lagi, meskipun Sekda masih sedang melakukan Sidak, beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun bidan dengan ringan kakinya melangkah pulang. Padahal pantauan Radar Lombok, jam baru menunjukkan pukul 13.30 Wita, namun diantara mereka sudah beranjak meninggalkan rumah sakit.“Kok sekarang datang sidak, mau ngapain kalau jam seginian. Kalau mau tadi pagi dong,” celetuk seorang pegawai yang menggunakan pakaian bidan. Pegawai lainnya, sempat menguping pembicaraan Rosiady saat Sidak. “Yang saya dengar sih dia cuma bilangnya, ini dipercepat ya, ini dipercepat ya, itu saja,” katanya.
Sidak kali ini, Rosiady juga dipandu oleh Pelaksana Harian (Plh) Direktur Utama RSUD Provinsi NTB H Lalu Fikri yang mengawali sidak di ruangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pelayanan BPJS selama ini masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat.
Diungkapkan Rosiady, beberapa persoalan memang sedang melanda RSUD NTB. Misalnya saja kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), baik dokter maupun perawat sehingga saat pembagian tugas masih mengalami kendala. “Berdasarkan temuan dan wawancara saya dengan pasien dan perawat, kita perlu tenaga non medis di rumah sakit ini untuk membantu pasien-pasien khususnya pasien BPJS. Sehingga, mereka tidak lagi dibebani urusan-urusan administrasi,” ucap Rosiady.
Tenaga non medis atau sosial workers tersebut akan bertugas mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan BPJS, baik rujukannya maupun administrasi-administrasi lain sebagai syarat untuk pembayaran klaim BPJS. Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan para perawat bahwa mereka selalu disibukkan dengan urusan administrasi BPJS, sementara pelayanan terhadap pasien sedikit mangalami hambatan.
Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, Rosiady akan membicarakannya dengan BPJS dan Dinas Sosial. Selain itu, diperlukan juga ada mekanisme pembiayaan terhadap pasien-pasien yang tidak bisa diklaim oleh BPJS atau tidak bisa dibayar BPJS, padahal faktanya mereka berasal dari keluarga miskin. Dalam sidak tersebut, Rosiady tidak menyentil isu yang sempat merebak bahwa ada dokter yang jarang masuk. (zwr)
