MATARAM-Temuan Panitia khusus (Pansus) DPRD Kota Mataram terkait aset senilai Rp 32 miliar yang diduga bermasalah disikapi Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh. Pansus sendiri telah menyampaikan catatan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) terkait dengan aset bermasalah ini. Wali kota mengatakan, temuan Pansus akan dipelajari terlebih dahulu untuk mengetahui secara pasti aset yang masih bermasalah. Karena Pemkot katanya, terus melakukan pembenahan aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak. “ Kita pelajari terlebih dahulu temuan Pansus,” katanya kemarin (24/2).
Selama ini kata Ahyar, aset telah ditangani masing-masing SKPD. Ia juga telah meminta dilakukan penertiban. “ Kita melakukan penertiban dan pendataan asset. Yang bermasalah kita tertibkan, tentunya tidak bisa sembarangan. Harus melalui mekanisme,” jelasnya.
[postingan number=3 tag=”aset”]
Semua usulan Pansus, akan ditindaklanjuti dibuktikan dengan dokumen. Tentu akan menjadi perhatian dan pertimbangan dengan adanya Perda baru soal pengelolaan barang milik daerah. Contohnya, kendaraan dinas masing-masing SKPD saat ini sedang dilakukan pendataan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). Pemeriksaan masih berlangsung. Beberapa temuan BPK terkait dengan kendaraan dinas juga menjadi perhatian serius. Pemeriksaan Randis juga sebagai salah satu tindaklanjut menyikapi temuan Pansus.
Sementara itu Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram H. Syakirin Hukmi menyebut aset senilai Rp 32 milir tesebut muncul karena kebanyakan aset penyerahan dulu. “Yang tidak dilengkapi dokumen memang belum semuanya,” katanya.
Seperti kendaraan masih menjadi tangungjawab SKPD terkait dengan temuan BPK. SKPD terkait masih memiliki tangungjawab dan harus ada pelaporannya baik kerusakan maupun kendaraan yang sudah tidak layak pakai.
Kedepan pendataan aset akan gecar dilakukan.(dir)
