MATARAM – Para pelaku UMKM mulai kesulitan membeli tabung gas elpiji 3 kg selama sepekan ini karena adanya kebijakan pembelian di agen dan tidak ada dijual di kios kecil. Salah satunya para pelaku UMKM di Kelurahan Babakan, semakin menjerit dengan adanya aturan pembelian tabung gas elpiji 3 kg. Ditambah lagi pembelian juga harus disertai dengan fotokopi KTP.
Salah satu pelaku UMKM H Ismail mengatakan, pemberlakuan aturan sudah mulai di tingkat bawah. Sepakan ini, para pelaku UMKM kesulitan cari tabung gas untuk memenuhi kelancaran usaha jajan sehari-hari, sehingga berdampak pada produksi yang semakin kecil. ‘’Ini kebijakan semakin ruwet, kita beli saja susah. Harus bawa KTP, sudah muter-muter nyari di Kota Mataram,’’ kesalnya kepada Radar Lombok, Jumat (4/8).
Selain langka, harga juga terus meroket. Harga per tabung sedianya hanya Rp 17 ribu kini naik menjadi Rp 22 ribu. Kenaikan harga ini sangat berpengaruh terhadap para pelaku UMKM, karena produksi mereka semakin berkurang. Dia berharap, ini menjadi perhatian pemerintah, jangan sampai kelangkaan dan kenaikan harga elpiji ini mencekik masyarakat. ‘’Kita sangat bergantung pada tabung gas sekarang ini karena sudah tidak ada yang pakai kayu bakar lagi,’’ singkatnya.
Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Herman mengatakan, pemberlakuan aturan pembelian elpiji 3 kg dengan membawa KTP untuk pendataan dinilai tidak efektif. Aturan baru ini hanya akan mempersulit masyarakat, apalagi jika ditambah dengan kelangkaan. ‘’Pertamina juga harus memikirkan konsumen elpiji 3 kg yang berasal dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Jangan sampai pembatasan ini membuat banyak usaha mikro gulung tikar,” cetusnya.
Herman berharap, penerapan aplikasi tersebut dibarengi dengan keakuratan data. Sebab selain melalui KTP, Pertamina sendiri akan melakukan pendataan melalu aplikasi MyPertamina. “Ini harus diantisipasi untuk masyarakat membutuhkan, sebab bisa diakses melalui HP Android, (namun) tidak semua masyarakat di pelosok memilikinya. Karena sumber utama tidak tepatnya sasaran subsidi itu adalah data,” katanya.
Politisi Gerindra meminta implementasi kebijakan ini harus konsisten dan jangan ada penggunaan aplikasi atau sistem baru yang justru membuat rumit. Sosialiasi sistem tersebut pun harus menyeluruh, agar seluruh lapisan masyarakat betul-betul merasa terbantu.
Ribuan pelaku UMKM di Kota Mataram tentunya sudah mulai kesulitan mendapatkan tabung gas. Padahal, para pelaku UMKM salah satu pendongkrak ekonomi terdepan. ‘’Kita minta ada kebijakan khusus untuk para pelaku UMKM dari Pertamina, tidak lagi mempersulit mereka. Karena ketika langka, tentunya mereka tidak bisa produksi lagi,’’ singkatnya. (dir)
