TANJUNG – Bupati dan Wabup Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum memiliki rumah dinas. Untuk itu pemda menyiapkan anggaran untuk menyewa rumah dan rumah yang disewa adalah rumahnya mereka pribadi. Bupati menyewa rumah pribadinya di Gangga, dan Wabup menyewa rumah pribadinya di Bayan.
Kabag Umum Setda KLU Muhammad Rum mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan anggaran Rp 400 juta per tahun. Masing-masing Rp 200 juta untuk sewa rumah dinas Bupati dan Wabup. Hal ini jelasnya sesuai satuan standar harga atau SSH.
Terkait berapa riil pembayaran sewanya, itu sesuai hasil kajian tim appraisal. “Dari tanggal 3 kemarin sudah saya bersurat untuk meminta tim independen melakukan kajian. Saat ini tim sudah mulai bekerja,” ucapnya, Rabu (15/2).
Jika hasil kajian tim appraisal itu keluar, maka pihaknya baru bisa mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan. Berkaca pada tahun lalu, dari hasil kajian tim appraisal untuk pembayaran sewa rumah dinas bupati itu dibayarkan Rp 152 juta. Sedangkan untuk wabup Rp 58 juta. “Ada silpa kemudian kemarin, dan itu saya arahkan ke APBD Perubahan untuk anggaran BBM dan operasional di setda,” ujarnya.
Soal serapan anggaran berbeda, Rum tidak bisa menjelaskan rinci, karena itu hasil kajian tim appraisal. Namun ditegaskannya, sewa rumah dinas ini bukan hanya dihitung bangunannya saja. Tetapi juga isi di dalam rumah. Mulai dari lemari, kulkas, televisi, tempat tidur, kamar mandi dan sebagainya. “Termasuk apa yang ada di halamannya juga dihitung, ” ujarnya.
Saat ini pihaknya menunggu hasil kajian tim appraisal untuk mengetahui kepastian nilai sewa tahun ini. Nilainya bisa saja bertambah atau berkurang dari tahun lalu. Jika bertambah maka tidak masalah asalkan tidak melebihi dari standar harga yang ada. “Kalau pas Rp 200 juta tidak masalah karena itu adalah haknya. Tetapi jarang sampai Rp 200 juta. Untuk kepastiannya kita menunggu hasil kajian dulu, ” tutupnya. (der)
