MATARAM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB belum bisa memastikan apakah program beasiswa NTB, yang digagas oleh mantan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Zulkieflimansyah – Sitti Rohmi Djalilah, akan berlanjut atau tidak.
Pasalnya, sampai saat ini Pemprov NTB masih terus melakukan evaluasi terhadap program unggulan Zul-Rohmi tersebut. Mengingat anggaran yang digelontorkan Pemprov NTB untuk program beasiswa ini juga tidak sedikit, sekitar Rp 30 miliar per tahun.
“Posisi kami adalah dibawah pemerintah. Kalau hasil evaluasi nanti lanjutkan, ya kita lanjutkan. (Sebaliknya) kalau hasilnya bilang tidak, ya tidak (dilanjutkan, red),” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi NTB, Lalu Suryadi saat ditemui di Kantor Gubernur NTB, Selasa (17/10).
Disampaikan, BRIDA sebagai pelaksana teknis menyerahkan sepenuhnya kepada Pemprov NTB terkait keputusan menghapus atau tidaknya program beasiswa NTB ini. Adapun jika benar Pemprov tidak lagi menganggarkan dana untuk program beasiswa, maka pihaknya akan menghentikan pemberian beasiswa tersebut.
“Kami tidak bisa mengambil keputusan sendiri, karena ada pimpinan yang lebih tinggi mengambil kebijakan. Kami hanya pelaksana teknis. Jadi ketika pimpinan memutuskan dilanjutkan, ya lanjutkan,” ujar Suryadi.
Namun tidak bisa dipungkiri, bahwa adanya beasiswa ini memberikan dampak positif terhadap dunia pendidikan di NTB, seperti jumlah tamatan sarjana yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Mengingat masalah yang selama ini dihadapi daerah adalah jumlah tamatan dari perguruan tinggi yang sangat kecil. Bahkan lebih kecil dibandingkan tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Dari sisi jumlah tamatan saja sudah meningkat. Apalagi kalau tamatan luar negeri itu berkontribusi terhadap jumlah lulusan,” kata Suryadi.
Kemudian jika para lulusan dari luar negeri ini kembali lagi ke daerah, maka otomatis kapasitas sumber daya manusia (SDM) di NTB juga semakin meningkat, dan devisa yang dihasilkan ke daerah pun makin tinggi.
Lebih jauh jika SDM di NTB semakin meningkat, demikian juga peluang kerja di berbagai sektor pun semakin bertambah. “Tidak mungkin orang tamat SMA sama kapasitasnya dengan tamatan perguruan tinggi. Ketika mereka (lulusan) perguruan tinggi, otomatis kapasitasnya nambah,” ucapnya.
Pihaknya memaklumi jika pemerintah melakukan evaluasi terhadap program beasiswa NTB, mengingat anggaran yang digelontorkan untuk program beasiswa NTB ini juga cukup besar, mencapai Rp 30 miliar pertahun.
“Ini karena biaya hidup diluar negeri cukup tinggi. (Beasiswa) untuk biaya hidup, bayar SPP mahasiswa, hingga transportasi. Iya termasuk (bahan evaluasi Pemprov, red), karena kalau kita hitung biaya hidup orang diluar sana itu mahal,” ucapnya.
Namun demikian, pihaknya berharap agar beasiswa NTB ini tetap berlanjut. Terlebih banyak masyarakat NTB yang mengaku terbantu pendidikannya dengan adanya program beasiswa dari pemerintah tersebut. “Kami berharap ini bisa berlanjut. Tapi lagi-lagi kami adalah pelaksananya, sementara untuk kebijakan ada di pimpinan,” ujarnya.
Seandainya pun nanti program beasiswa bagi masyarakat NTB ini tetap berlanjut, tentu ada banyak hal yang menjadi catatan pemerintah untuk dilakukan evaluasi. Apalagi ada isu mengenai penerima beasiswa berasal dari (keluarga) pejabat dan orang-orang terdekat mantan Gubernur NTB sebelumnya.
“Dari sisi itulah kita melakukan evaluasi. Nanti dari hasil evaluasinya itu apa yang menjadi catatan-catatan. Kalau ada catatan, silahkan disampaikan di website, dan kami sudah buka ruang tertinggi untuk itu,” jelasnya.
Kepala Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Teknologi (Litbang) BRIDA ini juga mengatakan, sampai saat ini masih ada sekitar 700 mahasiswa penerima beasiswa yang ditanggung oleh Pemprov NTB sampai tahun 2024. Ratusan mahasiswa ini merupakan penerima beasiswa di luar negeri, diantaranya mereka kuliah di Polandia, Malaysia dan China, serta beberapa negara lainnya.
Harapannya, paling tidak dengan mereka belajar di luar negeri, maka pola pikir masyarakat NTB bisa berubah. Jika selama ini belajar di daerah sendiri inovasinya kurang, maka dengan warga NTB belajar ke luar negeri, diharapkan lebih kreatif dan mampu menangkap peluang. “Belum lagi dengan tambahan ilmu yang mereka dapatkan, maka akan jauh antara tamatan luar negeri dan SMA,” ucapnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Fathurrahman ketika dikonfirmasi mengaku belum bisa memastikan apakah program beasiswa NTB ini akan dianggarkan kembali oleh Pemprov, atau tidak.
Karena sampai saat ini Pemprov masih terus melakukan evaluasi terhadap dampak yang diberikan kepada daerah, dengan adanya program beasiswa tersebut. Apakah sesuai dengan yang ditargetkan Pemprov atau tidak. Atas dasar itu, baru Pemprov bisa menentukan apakah program beasiswa ini akan dilanjutkan atau dihapus.
“Ini semua dalam kerangka evaluasi. Jadi kita melihat bagaimana dampak dan target selama ini. Tentu dari dasar itu baru bisa mengambil keputusan apakah dilanjutkan atau tidak. Pada prinsipnya orang-orang yang belajar ini masih belajar disana (luar negeri, red),” ujarnya. (rat)
