Menkop Mentahkan Klaim Pengurus KSU Rinjani

KUNJUNGAN : Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki bersama Gubernur NTB, Zulkieflimansyah saat berkunjung ke NTB, Rabu (26/1). (FAISAL HARIS/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Polemik antara Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani dengan Pemprov NTB berawal dari keinginan KSU Rinjani mengakses dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk program satu perternak tiga ekor sapi dengan nilai Rp 100 juta tanpa jaminan pada 2021 lalu.

Hal tersebut kemudian menggundang perhatian publik. Terlebih kedua boleh pihak mengambil langkah hukum dalam menyelesaikan persoalan. Pemprov telah melaporkan KSU Rinjani kepada Polda NTB pada Senin (24/1) dengan dugaan pencemaran nama baik atau penghinaan, penipuan dan dugaan perbuatan tidak menyenangkan.

Sementara KSU Rinjani lebih dahulu telah menggungat berbagai pihak, termasuk Pemprov NTB ke PTUN dalam gugatan administrasi. Kemudian dalam waktu dekat akan memindahkan gugatan administrasi di PTUN dan melayangkan gugatan perdata. Atas polimik tersebut, tidak hanya masyarakat NTB ikut tercenggang, tetapi menjadi perhatian pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM.

Menkop dan UKM, Teten Masduki menegaskan, tidak ada dana PEN pada 2021, baik dari Menkop, dan UKM maupun program Presiden yang diperuntukkan program satu perternak tiga ekor sapi dengan nilai Rp 100 juta tanpa jaminan. Lebih diperuntukkan bagi koperasi. “Kalau untuk PEN setahu saya tidak ada program itu (program satu perternak tiga ekor sapi dengan nilai Rp 100 juta tanpa jaminan). Yang kita lanjutkan sekarang ini program hibah untuk pedagang kaki lima. Itupun jumlahnya sekitar Rp 1 juta,” ungkapnya kepada wartawan saat kunjungan ke NTB, Rabu (26/1).

Tidak hanya itu, sambungnya, ada lagi program dalam bentuk pinjaman, termasuk subsidi KUR sampai pada Juni 2022 mendatang dengan bunga 3 persen. “Normalnya kan (bunga KUR) 6 persen, lalu kita turunkan lagi jadi 3 persen karena kita masih antisipasi ekonomi masih dinamis belum normal betul. Tapi setahu saya tidak ada bantuan untuk program ternak,” sambungnya.

BACA JUGA :  FKKD NTB Tolak Perpres 104

Namun, sambung Teten, bantuan yang ada berupa dana KUR yang dapat diakses oleh siapa saja. Tidak hanya diperuntukkan kepada satu jenis usaha. “Tapi kalau KUR bisa diakses oleh siapa saja. Tanpa agunan itu Rp 100 juta, tapi ini tidak dikaitkan dengan program (ternak) tapi kita buka untuk semua jenis usaha,” katanya.

Apa benar KSU Rinjani dibina langsung Kementerian Koperasi dan UKM? Katanya, setelah dicek di kementerian mengingat KSU Rinjani berada di tingkat daerah. “Jadi saya sudah minta untuk dilihat di lapangan seperti apa. Kita semakin meningkatkan pengawasan kepada koperasi, karena ada delapan koperasi ini yang gagal bayar yang sudah ditanangi satgas penanganan koperasi bermasalah. Kita melibatkan Polri, Kejaksaan Agung, PPATK, OJK dan Kementerian Koperasi,” katanya.

Hal tersebut dilakukan sebagai langkah melakukan edukasi kepada masyarakat, sehingga tidak ada yang dirugikan oleh investasi yang kurang tepat. Ditegaskan juga mengenai kedatangan ke NTB tidak untuk menegur Gubernur NTB atas dugaan menggagalkan dana PEN yang diklaim KSU Rinjani. Tetapi kunjungan ke NTB semata-mata atas tugas yang diamban untuk menyukseskan gelaran MotoGP yang akan berlangsung di Sirkuit Mandalika pada 18-20 Maret mendatang. “Saya kan salah satu dari, lima atau enam mentri yang ditugaskan menyiapkan gelaran MotoGP. Sehingga saya diminta untuk menyiapkan suport sistemnya untuk MotoGP dari sisi UMKM-nya,” tegasnya.

BACA JUGA :  Serapan Naker MotoGP Diproyeksi Tiga Kali Lipat dari WSBK

Terlebih dengan gelaran MotoGP, sambungnya, tidak hanya sebagai ajang balapan semata tetapi untuk menarik investasi para turis dari luar negeri dan meningkatkan kunjungan. “Karena kita ingin UMKM mengambil manfaat dari MotoGP, jadi kita menyiapkan produk-produk yang bisa kita promosikan lewat event MotoGP,” sambungnya.

Oleh sebab itu, pada kesempatan ini pihaknya juga mengumpulkan kepala dinas terkait di bawah Kementerian Koperasi dan UKM seluruh Indonesia ke NTB untuk mendesain program PLUT yang merupakan pusat pelayanan terpadu UMKM yang ada di berbagai daerah. “Jadi kira itu kegiatan kita kesini (NTB) tidak ada kaitan menengur Pak Gubernur,” pungkasnya.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah yang turut mendampingi Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menegaskan bahwa tidak ada dana PEN senilai Rp 2 triliun seperti yang diklaim KSU Rinjani. “Tentang dana PEN Rp 2 triliun untuk bantuan sapi itu sebagaimana disampaikan KSU Rinjani itu nggak ada kata Pak Menteri,” ucapnya.

Gubernur juga tidak lupa menyampaikan selamat datang kepada Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki dalam rangka membantu para UKM di NTB. “Terima kasih atas kunjungannya ke NTB untuk membantu UKM-UKM kita dalam menghadapi berbagai event international di NTB ini,” ucapnya. (sal)