GIRI MENANG – Realisasi belanja langsung semua SKPD di Lombok Barat di triwulan kedua tahun ini masih rendah. Dari 40 SKPD, tercatat 22 SKPD yang kategori realisasinya di bawah 50 persen. 18 SKPD lainnya masuk kategori di atas 40 persen. Kondisi ini akan menjadi bahan evaluasi Pemkab pada rapat pimpinan (Rapim) mendatang.” Realisasi APBD akan dibahas di Rapim mendatang. Nanti akan kelihatan. kondisi saat ini belum dilihat, yang jelas kita akan berikan kesempatan SKPD untuk menjelaskan apa penyebabnya,” ungkap Sekretaris Daerah Lombok Barat HM. Taufik di Giri Menang, Jum’at (19/8).
Realisasi juga terkendala oleh beberapa hal, diantaranya bulan perayaan hari kemerdekaan, Agustus. Nanti semuanya akan dievaluasi saat Rapim. “ Kita sudah lama menghimbau agar tidak boleh ada proyek terlambat dikerjakan. Nanti kita evaluasi secara detail,” ungkapnya.
SKPD yang realisasinya masih di bawah 40 persen diantaranya Dinas Kesehatan (8,56 persen), Kantor Aset Daerah (15,76 persen), BPBD (19,98 persen), Dinas Kelautan dan Perikanan (20,91 persen), Dispertanakbun (21,09 persen), Dinas PU (21,58 persen), Disperindag (22,22 persen), Dikbud (22,54 persen), BKBPP (25,08 persen), Dinas Pariwisata (26,16 persen), Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (30,04 persen), Sekretariat Daerah (31,94 persen), Dinas Sosial (33,10 persen), Bappeda (33,42 persen), Dishub (35,28 persen), Kecamatan Kediri (36,63 persen), BPMP2T (36,78 persen), RSUD (37,16 persen), Kantor Ketahanan Pangan (37,16 persen), BLH (37,41 persen), Dukcapil (37,67 persen), Kecamatan Labuapi (39,17 persen).
Sementara SKPD yang realisasi anggaran diatas 40 persen diantaranya BKD (41,76 persen), BPMPD (42,80 persen), Distamben (42,98 persen), Diskoperasi (43,92 persen), Kecamatan Batulayar (43,94 persen), Kecamatan Sekotong (44,46 persen), Dinas Kehutanan (44,80 persen), Kecamatan Narmada (45,17 persen), Bapeluh (45,38 persen), Kecamatan Gerung (46,38 persen), Bakesbangpol (46,72 persen), Inspektorat (47,65 persen), Kecamatan Gunung Sari (48,64 persen), Kecamatan Lingsar (49,32 persen), Kantor Sat Pol PP (49,59 persen), Kecamatan Kuripan (50,10 persen).
Yang paling tinggi angka serapan adalah DPPKD (50,84 persen) dan Dinas Tata Kota (53,57 persen).(flo)
