PRAYA-Gelombang mutasi di lingkup pegawai Pemkab Lombok Tengah, akhirnya bergemuruh.
Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT akhirnya melantik 69 pejabat eselon II dan adminitrator, Rabu sore (7/6). Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini dilakukan setelah penantian panjang. Di samping itu, tekanan dan aspirasi elemen masyarakat yang terus menggelinding selama ini.
Pada mutasi kemarin, sejumlah pejabat yang sebelumnya menduduki posisi kepala SKPD harus nonjob alias tidak punya posisi jabatan. Meski diketahui, nonjob ini sudah berlaku sejak empat bulan silam. Tetapi, rata-rata mantan kepala SKPD ini mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama (PTP) atau setara eselon II.
Selain itu, beberapa di antara pejabat yang sekarang menduduki posisi penting adalah mereka yang mendapatkan promosi. Kebanyakan dari mereka adalah wajah lama yang naik pangkat.
Beberapa di antara mantan pejabat yang gagal menduduki posisi penting lagi. Yakni, mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pelatihan (BKDP) HL Sastrawirya, mantan Kepala Bakesbangpoldagri HM Suhardi, mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan H Maulana Razak, mantan Kepala BPBD Lalu Nurpuri, mantan Kepala Badan Pemerintahan Masyarakat Desa (BPMD) Lalu Haris Munandar, mantan Kepala Dinas Kehuatan dan Perkebunan H Pan Rahayu Samsor, Camat Janapria H Munir, mantan Kasatpol PP Murti, dan mantan Kepala Dinas PUPR H Lalu Rasyidi, dan sejumlah pejabat lainnya.
Sedangkan mereka yang kembali menjabat. Yakni, mantan Kepala Dikpora HL Idham Halid sebagai Asisten III. Mantan Kadisosnakertran HM Nazili sekarang menjabat Kepala BKDP. Mantan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (BP3AP2KB) H Omdah sekarang menjabat Kepala Dikes. Mantan Kepala BKP3 Lalu Iskandar dilantik sebagai Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan.
Selain itu, ada juga beberapa pejabat yang tak digeser jabatannya. Antara lain Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) HL Satria Atmawinata. Kemudian Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah HL Karyawan. Beberapa pejabat yang mendapat sebagai staf ahli juga terisi. Yakni, Staf Ahli Bidang Hukum Murdi, Sraf Ahli Bagian Ekonomi Tri Budiastiuti, dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sugonto.
Kemudian beberapa pejabat yang mendapatkan promosi sebagai kepala SKPD. Di antaranya mantan Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Lalu Firman Wijaya dilantik sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukinan. Mantan Kabid SD H Sumum dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan, H Lalu Dipta sebagai Kepala Dispora sebelumnya sekretaris Disdik. H Muhammad dilantik sebagai Kepala BPBD sebelumnya menjabat Kabid Pengadaan Barang dan Jasa.
Kemudian H Masnun dilantik sebagai Kepala Bakesbangpoldagri sebelumnya menjabat Kabag Umum Sekretariat DPRD. Mulyatno Junaidi dilantik sebagai Sekretaris DPRD, sebelumnya menjabat sebagai fungsioal umum. Jalaludin dilantik sebagai Kepala DPMD sebelumnya sekretaris DPMD, Lalu Rinjani dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebelumnya Sekretaris Dispar. H Masrun dilantik sebagai Kepala Disnakertran sebelumnya menjabat Kabid Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
H Muhammad Zarkasi dilantik sebagai Kepala Dikominfo, Lalu Rahadian sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, H Supardan sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Lalu Wardihan Supriadi sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan. H Saman sebagai Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM.
Selain itu, beberapa pejabat administrasi lainnya yang menduduki posisi penting. Di antaranya Abdul Haris sebagai Sekretaris BKDP, sebelumnya menjabat inspektur pembantu wilayah Inspektorat. H Ansor sebagai Sekretaris Inspektorat, sebelumnya menjabat Sekretaris BKDP. Lalu Wire Kampe sebagai Sekretrais Kesbangpoldagri, sebelumnya sekretaris Inspektorat. Bowo Subiatno sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebelumnya Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Evaluasi Pelaporan Bappeda.
HL Mujiharta sebegai sekretaris Bappeda, sebelumnya Kabid Pembinaan dan Ketahanan Bangsa Bakesbangpoldagri. Muhammad Sukarman sebagai sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, jabatan lama fungsional umum. Taufiqurrahman Fua Note sebagai sekertaris Dinas Pertanian. Helmi Ariana sebagai Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Kemudian Muhammad sebagai sekretrais BPMD Derajat, jabatan lama fungsional umum DLH. Raden Mulyatno Barsap lsebagai sekretaris Disnakertran, jabatan lama Kabid Pemberdayaan Sosial, Margiani sebagai sekretaris Dinas Sosial, jabatan lama Kabid perencanaan penelitian dan pengembangan daerah. Amir Ali sebagai Sekretaris Dinas PUPR, sebelumnya menjabat Kabid SDA Dinas PUPR. Lalu Sarkin Junaidi sebagai sekretaris Dispar, jabatan lama Kasi Trabtib Kecamatan Kopang.
Dilanjutkan dengan Mursal sebagai sekretaris Dispora, sebelumnya menjabat Sekcam Jonggat. Sri Puji Hartini sebagai Sekretaris Bakesbangpoldagri, HL Muliawan sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan. Helmi Qazwaeni sebagai Kabag Barang dan Jasa, Baiq Atang Rahmi sebagai Kabag Pemdes DPMD, Sabardi Alam sebagai Kabag Keuangan Sekretariat DPRD.
Lalu Hasyim Adnan, sebagai Kabid Pemberdayaan Sosial, M Irfan Dilaga Kabid UMK Dinas Koperasi dan UKM. Lalu Alfian Rahman sebagai Kabid Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perkim.Nasruddin sebagai Kabid Perumahan Dinas Perkim. Lalu Kanjeng Susila sebagai Kabid Pertanahan Dinas Perkim. Dan, M Supriadin sebagai Kabid Cipta karya Dinas PUPR, sebelumnya menjabat Kasi Perumahan Dinas Perkim.
Bupati HM Suhaili FT dalam sambutannya menitikberatkan kepada tanggung jawab antarsesama dan di hadapan Allah kelak. Selain itu, bupati juga menitikberatkan kepada asas kehati-hatian dalam melaksanakan tugas. Sebab keberadan dinas merupakan sorotan masyarakat terhadap pemerintah. ‘’Selanjutnya jangan sekali kali melakukan tugas yang membebani masyarakat,’’ imbuhnya.
Ditambahkan Sekda Lombok Tengah HM Nursiah, mutasi kali tak diragukan lagi. Semua pejabat yang menduduki posisi strategis merupakan pejabat yang lulus melalui hasil seleksi panitia seleksi (pansel). ‘’Dua instansi tidak memenuhi syarat, sehingga tidak dilantik. Yakni, Satpol PP dan Dinas PUPR,’’ terangnya. (cr-ap)
