Progres Pembangunan Kantor Bupati Lombok Utara 85 Persen

PROGRES: Progres pembangunan Kantor Bupati Lombok Utara per 4 Oktober 2022. (DERY HARJAN/RADAR LOMBOK)

TANJUNG – Progres pembangunan Kantor Bupati Lombok Utara sudah mencapai 85 persen.

Pejabat pembuat komitmen (PPK) Rangga Wijaya mengatakan bahwa saat ini pengerjaan oleh PT Damai Indah Utama difokuskan pada keramik, penyekat ruangan, pengecetan, dan instalasi listrik.

“Untuk instalasi listrik kita menunggu PLN untuk masukkan trafo. Sudah kita mengajukan trafo dengan kapasitas 160.000,” ujarnya.

Kapasitas yang besar itu kata Rangga karena untuk kebutuhan operasional lift, AC di semua ruangan, komputer, lampu dan sebagainya. “Untuk itu butuh trafo besar terutama untuk mengoperasikan lift,” ucapnya.

Untuk material lift ini sudah dipesan di luar daerah dan ditargetkan sampai pada 15 Oktober mendatang. Prosesnya memang agak lama karena banyak persoalan administrasi yang harus diurus. Terutama berkaitan dengan bea dan cukai. “Kalau materialnya sampai bakal langsung dipasang,” ucapnya.

Baca Juga :  PDAM Wacanakan Pipa Bawah Laut Menuju Gili Meno

Selain fokus pengerjaan pada bangunan, saat ini rekanan juga fokus untuk pengerjaan jalan masuk dan keluar dari kantor bupati. Kemudian ada juga pengerjaan talud dan tulisan kantor bupati. “Melihat progres saat ini kita yakin pekerjaan tuntas lebih awal dari target yang ditentukan yaitu Desember,” ucapnya.

Paling tidak November kata Rangga pekerjaan senilai Rp 42,19 miliar ini sudah tuntas. Kemudian sisa waktu yang ada akan dimaksimalkan untuk evaluasi apa saja yang masih kurang. Baru setelah Desember dilakukan serah terima. “Kantor bupati ini direncanakan mulai ditempati Januari 2023,” ungkapnya.

Baca Juga :  Pemulangan TKW Telantar di Irak Terkendala Biaya

Sejauh ini kata Rangga tidak ada kendala berarti selama proses pengerjaannya. Yang bermasalah hanya proses pembayaran ke rekanan saja.

Dari progres saat ini semestinya sudah pada pembayaran termin 5. Namun pembayaran baru termin 3. “Mudahan ada informasi yang baik dari BKAD karena informasi dari bidang perbendaharaan saat ini sedang difokuskan untuk pembayaran TPP pegawai,” ungkapnya. (der)

Komentar Anda