MATARAM — Penanganan pandemi berdampak besar pada kekuatan finansial daerah. Anggaran yang ada sebagian besar digunakan untuk penanganan Covid-19. Ditambah lagi dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang masih berjalan.
Pembiayaan pelaksanaan maupun penanganan dampaknya juga tak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram pun merasakan dampak yang sama. Terlebih saat ini, Kota Mataram dinahkodai pemimpin baru hasil Pilkada tahun 2020. Kota Mataram kini dipimpin duet Wali Kota, H Mohan Roliskana dan Wakil Wali Kota Mataram TGH H Mujiburrahman (HARUM).
Dengan kondisi fiskal daerah yang sebagian besar peruntukannya untuk penanganan Covid-19. Maka otomatis juga berimbas pada program andalan pasangan HARUM, yang berpotensi tidak bisa terlaksana tahun ini. Penyebabnya, karena memang ketersediaan anggaran yang tidak memungkinkan. “Saya kira tidak hanya Kota Mataram. Semua mengalami ini. Masyarakat memahami juga kondisi ini,” ujar Wakil Wali Kota Mataram, TGH Mujiburrahman (TGM) di Mataram, kemarin (29/7).
Sokongan anggaran yang tidak memadai. Jelas akan mempengaruhi program kerja yang sudah direncanakan. Bahkan anggaran tersisa saat ini tidak lebih dari belasan miliar yang akan dituangkan di APBD Perubahan 2021.
Banyaknya program yang tertunda menurut TGM agar bisa dimaklumi oleh warga masyarakat. “Kami berharap masyarakat bisa memaklumi kondisi ini. Jadi apa yang menjadi program utama kita. Belum bisa terpenuhi tahun ini. Tetapi rancangan-rancangannya tetap kita susun tapi impelementasinya ditahun 2022 nanti,” katanya.
Kendati demikian, TGM mengatakan, program unggulan dan lainnya yang sudah direncanakan. Tetap diupayakan untuk dilaksanakan. “Tetap akan kita wujudkan di masa pemerintahan ini. Kan tidak mesti diawal-awal. Apalagi kondisinya seperti ini,” ungkapnya.
Saat ini dengan keuangan daerah yang ada. Pemerintah masih menjalankan program yang sebelum diprioritaskan. Seperti penanganan sampah dan lainnya. “Ya itu tadi tentang penanganan sampah. Juga untuk penanganan covid ini,” terangnya.
Kondisi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga terancam jauh berkurang di masa pandemi. Target Rp 350 miliar PAD Kota Mataram tahun ini dirasakan cukup tinggi untuk direalisasikan. Dampaknya sudah terlihat dengan rendahnya okupansi hotel yang menjadi sektor primadona PAD Kota Mataram. Begitu juga dengan restoran yang melemah dan sektor lainnya.
“Makanya kita harus bersabar dan mengencangkan ikat pinggang. Tapi tetap bersemangat untuk mencari jalan keluar. Kalau kita sungguh-sungguh akan ketemu jalan keluarnya,” jelasnya.
Sementara Sekda Kota Mataram, Dr H Effendi Eko Saswito turut membenarkan kondisi keuangan Kota Mataram yang semakin menipis. Begitu juga dengan potensi PAD yang kemungkinan tidak bisa terelialisasi maksimal. Dengan fiskal yang terbatas, Kota Mataram menjalankan program yang bersifat prioritas. “Itu nanti untuk hal-hal yang sifatnya prioritas. Itu akan kita biayai dari APBD Perubahan,” katanya.
Karena akan menyesuaikan dengan terbatasnya keuangan daerah. Cukup banyak program yang tidak bisa direalisasikan. “Tapi yang jelas kita pendekatannya pakai skala prioritas. Kisarannya nanti ada Rp 9 miliar ke atas di APBD Perubahan. Tapi belum selesai kita hitung,” ungkapnya. (gal)
