MATARAM–Hingga Selasa (11/5/2021), posko pengaduan THR yang dibuka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB mencatat ada 16 pengaduan dan permintaan konsultasi.
Semuanya kini ditangani petugas pengawas ketenagakerjaan dan mediator Disnakertrans NTB.
“Dari 16 permasalahan terkait THR tersebut, terdiri dari 12 pengaduan dari para pekerja yang mengeluh karena belum menerima THR dari tempat kerjanya. Dan 4 permintaan konsultasi dari perusahaan terkait teknis dan perhitungan THR kepada pekerjanya,” ungkap Kepala Disnakertrans NTB, I Gede Putu Aryadi,S.Sos, MH.
Untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut, mantan Kepala Diskominfotik NTB itu menjelaskan pihaknya bekerja cepat, dan langsung menugaskan petugas pengawas bersama mediator untuk melakukan klarifikasi lapangan.
Klarifikasi ini kata Gede dimaksudkan untuk melihat langsung dan pihaknya ingin memastikan apa kendala yang dihadapi perusahaan tersebut. Apakah kondisinya sebagai perusahaan yang sehat atau bagaimana. Sekaligus guna mempertemukan para pekerja dengan manajemen perusahaan agar mencapai kesepakatan bersama.
“Kami ingin mengedepankan pendekatan musyawarah untuk mencapai kemufakatan antara pekerja dan perusahaan. Apapun permasalahannya, kita upayakan win-win solution,” terangnya.
Hasilnya, kata Aryadi terdapat 4 perusahaan yang sebelumnya belum pernah memberikan THR kepada para pekerja, akhirnya mulai tahun ini pimpinan perusahaan tersebut sepakat untuk membayarkan THR kepada para karyawannya. “Empat perusahaan ini semuanya ada di Kota Mataram,”ungkapnya.
Demikian juga 4 perusahaan yang telah mengajukan permintaan konsultasi, saat ini sudah merealisasikan pembayaran THR kepada para pekerjanya. Sedangkan 8 pengaduan lainnya, sedang dalam proses penyelesaian. (sal)
