Pilgub NTB 2024 Dinilai Rugikan Doktor Zul

Dr Saipul Hamdi (IST/RADAR LOMBOK)

MATARAM–Pengamat Politik Universitas Mataram Dr Saipul Hamdi menilai Pilkada NTB yang digelar November 2024 akan membuat petahana yakni Zulkieflimansyah akan sangat dirugikan jika berkeinginan maju lagi.

Pasalnya, ada jeda selama setahun dari berakhirnya masa periode kepemimpinan Zul-Rohmi pada September 2023. Sehingga dipastikan ada penunjukan pelaksana tugas (Plt) Gubernur NTB.  Untuk posisi Plt Gubernur akan ditunjuk dari pejabat di Kementerian Dalam Negeri. “Partai yang diuntungkan adalah partai penguasa di tingkat pusat yakni PDIP, karena nanti dia akan menunjuk siapa Plt Gubernur,” ucap Alumni UGM Yogyakarta tersebut, Minggu (14/3).

Ia menilai Plt Gubernur itu akan bekerja sesuai arahan pimpinan di atasnya. Terutama bagaimana politisasi birokrasi dan program pemerintah atau bansos bagi kepentingan di Pilgub NTB 2024. Saipul sendiri meragukan Plt Gubernur itu akan bisa bersikap netral di Pilkada. “Persoalan seperti ini bukan rahasia umum lagi,” imbuhnya.

Berbeda jika Pilgub NTB digelar 2023 sebelum berakhir masa jabatan Doktor Zul. Sebagai petahana, Doktor Zul akan diuntungkan karena akan bisa memanfaatkan penggunaan program pemerintah maupun bansos untuk menggaet simpati masyarakat pemilih. Iming-iming program atau bansos cukup efektif dalam memengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan. “Tetapi karena ada jeda setahun, sehingga hal itu tidak akan bisa dilakukan oleh Doktor Zul,” paparnya.

Untuk itu, Doktor Zul dan PKS sebagai parpol pengusung perlu mempersiapkan skenario dan strategi pemenangan dan harus lebih ekstra keras memenangkan Pilgub NTB. Karena di sisi lain, dengan Pilgub NTB 2024, maka menumbuhkan rasa percaya diri tinggi dari penantang. Karena posisi para kontestan akan menjadi relatif berimbang. Tidak ada kandidat petahana. “Persaingan akan lebih kompetitif dan seru,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKS NTB Yek Agil mengaku pihaknya tidak khawatir dengan Pilgub NTB 2024. Pihaknya tetap optimis Doktor Zul akan bisa kembali terpilih untuk periode kedua. Pasalnya, PKS sebagai parpol pengusung memiliki perangkat partai yang solid untuk kerja-kerja pemenangan. “Itu semua sudah PKS antisipasi,” pungkasnya. (yan)

BACA JUGA :  Jabatan Tujuh Kepala Daerah di NTB Hanya Sampai 2024?