MATARAM — Riak penolakan dari pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan balap motocross dunia (MXGP) di Sirkuit Selaparang, Kelurahan Rembiga, Kota Mataram, membuat PT Samota Enduro Gemilang (SEG) selaku penyelenggara MXGP Indonesia mulai ketar-ketir.
Sadar sikap tegas yang dilontarkan Pemkot Mataram melalui Wali Kota Mataram, H Mohan Roliskana, membuat penyelenggara mengakui kekeliruannya. Kini penyelenggara berbalik sikap dengan menyebut terlalu cepat mengumumkan MXGP dilaksanakan di Sirkuit Selaparang, tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah.
Apalagi sikap penyelenggara yang seolah terkesan menyepelekan keberadaan pemerintah daerah. Dimana PT SEG mengeluarkan rilis pemberitaan tentang penyelengagaran dua seri MXGP 2024 dilaksanakan di Sirkuit Selaparang, tanggal 29-30 Juni dan 6-7 Juli, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dengan pemerintah daerah.
“Sebenarnya kalau diumumkan terlebih dahulu, kita belum memberikan press release dari kemarin. Tapi hanya dari teman-teman media, baik media cetak dan media online yang menghubungi kami, dan jabatan kami sebatas statemen dari teman-teman media,” ujar Project Director MXGP Indonesia, Diaz Rahmah Irhani, usai bertemu sejumlah pejabat Pemkot Mataram di Kantor wali Kota Mataram, Kamis (30/5).
Pernyataan ini tidak seperti fakta di lapangan. Karena hari Kamis (23/5), PT SEG selaku penyelenggara MXGP mengeluarkan press release terkait MXGP batal dilaksanakan di Sirkuit Samota Sumbawa, dan kemudian mengalihkan dua seri MXGP di Sirkuit Selaparang, Kota Mataram. Hanya saja, pihak penyelenggara mengklaim tidak pernah mengeluarkan press release tersebut.
“Kalau dibilang kami memberitakan terlebih dahulu, tidak juga. Karena kebetulan memang Chairman kami Pak Zul membuat status di Facebook, dan membuat menjadi ramai. Tapi karena beliau sosok tokoh publik di sini, cuitan tersebut menjadi ramai. Kalau dari kami belum press release dan sebagainya,’’ katanya.
Meski demikian, penyelenggara berupaya meluruskan persoalan dengan bertandang ke Kantor Wali Kota Mataram. Kedatangan penyelenggara ke Kantor Wali Kota Mataram, untuk berkoordinasi secara langsung, sekaligus untuk membuka komunikasi dengan Pemkot Mataram.
“Kami belum ada komunikasi. Memang ini betul pertemuan pertama kami, dan ingin membuka dialog. Karena dari kemarin itu beritanya cukup simpang siur dan ramai pemberitaannya. Makanya kami ingin klarifikasi, dan kemarin sudah ada permintaan (dialog) dengan Pak Wali. Tapi mungkin karena ada kesibukan, kami diterima oleh Asisten,” terangnya.
Dari komunikasi awal yang mulai dijajal, penyelenggara meminta dukungan Pemkot Mataram untuk menggelar dua seri MXGP di Sirkuit Selaparang. “Tentunya dukungan yang kami harapkan dari Kota Mataram. Tadi posisi Pemkot Mataram seperti yang disampaikan Asisten I itu tetap seperti yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota. Tapi tidak menutup ruang dialog. Saya rasa ini miss komunikasi saja yang sama-sama perlu kita tindaklanjuti,” jelasnya.
Tentang pernyataan Wali Kota Mataram soal masih banyaknya persoalan dari penyelenggaraan MXGP tahun lalu yang belum diselesaikan. Diaz mengatakan, pihaknya berupaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Akan kita rekonstruksi bareng-bareng. Ada masukan-masukan juga tadi disampaikan soal perlunya pertemuan dengan berbagai pihak. Tapi juga dengan Pemprov NTB, Angkasa Pura dan sebagainya, akan kami tindaklanjuti segera,” ungkapnya.
Penyelenggara juga mengakui belum ada rekomendasi yang diterima dari Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat, yang diketahui belum memberi lampu hijau untuk penyelenggaraan MXGP di NTB. “Masih dalam proses. Jadi memang kebetulan kami dari penyelenggara memutuskan penyelenggaraan ini baru seminggu yang lalu. Kami akan menggelar pertemuan dengan Pemprov NTB dan IMI NTB juga. Tentunya secara birokrasi akan kami ikuti satu persatu. Makanya kami dari penyelenggara berupaya menyiapkan itu semua,’’ terangnya.
Dengan waktu penyelenggaraan yang direncanakan tinggal satu bulan, penyelenggara masih optimis MXGP bisa terlaksana seperti tahun lalu. “Saya (rasa) itu masih cukup waktunya. Karena sirkuit kita kan sudah jadi, sehingga (hanya) perlu revitalisasi, masih keburu,” jelasnya.
Dia mengakui, ada opsi untuk menyelenggarakan MXGP di lokasi lain, seperti di Sirkuit Lantan, Lombok Tengah. Tetapi opsi tersebut menguap dan memilih Sirkuit Selaparang menjadi tuan rumah dua seri MXGP tahun 2024. “Kami tetap optimis dua seri MXGP dilaksanakan di Lombok. Makanya kita membuka komunikasi mulai hari ini,’’ jelas Diaz.
Sementara Asisten I Setda Kota Mataram, H Lalu Martawang mengatakan, pertemuan dengan penyelanggara MXGP berlangsung sekitar satu jam. Sikap Kota Mataram kata dia sudah jelas, seperti yang disampaikan oleh Wali Kota Mataram. “Saya berada dalam posisi menegaskan, Bapak Wali Kota menyampaikan sesuai dengan itu (penolakan) seperti yang tersebar di media. Itu adalah posisi Kota Mataram hari ini,” tegasnya.
Sikap Wali Kota Mataram sebelumnya berkaitan dengan banyaknya persoalan yang belum diselesaikan, seperti persoalan pembayaran pajak, hingga keberlanjutan dari pemanfaatan kawasan eks Bandara Selaparang.
Karena itu, sampai persoalan tahun lalu diselesaikan, maka Pemkot Mataram menolak kegiatan MXGP dilaksanakan di Sirkuit Selaparang. “Saya sebagai pembantu beliau (wali kota) tegak lurus menyampaikan ini. Tinggal kita lihat perkembangannya seperti apa. Tetapi per hari ini saya harus sampaikan sikap Pemkot Mataram sama seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Wali Kota kepada media,” tegasnya.
Setiap kegiatan di Kota Mataram disebutnya harus memenuhi tiga kesuksesan, yaitu sukses penyelenggaraan, sukses pemberdayaan ekonomi rakyat, dan sukses citra Kota Mataram. “Kita tidak ingin event di sini menyisakan residu, dan juga tidak memberikan multiplier effect. Kita juga tidak ingin terbangun image event di sini tidak sukses. Maka siapapun pihak itu harus memastikan kesiapan itu lebih baik, koordinasi itu lebih baik, supaya terpenuhi tiga sukses itu,” tandasnya. (gal)
