MATARAM–Penyaluran beras miskin (Raskin) bagi rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSM) di Provinsi NTB hingga pertengahan Februari 2017 ini belum disalurkan. Padahal, tahun –tahun sebelumnya penyaluran raskin paling terlambat dilakukan akhir Januari dan awal Februari.
Hanya saja, hingga pertenggahan Februari 2107, penyaluran raskin bagi 473.049 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB hingga saat sekarang ini belum menerima raskin.
Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Humas) Perum Bulog Divisi Regional Provinsi NTB, Sawaludin Susanto mengatakan, hingga saat ini Perum Bulog Divre NTB belum menerima Surat Perintah Menyalurkan (SPM) dari pemerintah provinsi NTB.
“Kami sampai saat ini belum menerima SPM dari Pemprov NTB. Karena acuan kami mendistribusikan raskin itu harus ada SPM,” kata Susanto , Minggu kemarin (12/2).
[postingan number=3 tag=”beras”]
Anto mengakui jika tahun sebelumnya penyaluran raskin kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat tersebut biasanya Bulog Divre NTB sudah mulai mendisribusikan ke desa/kelurahan paling terlambat awal Februari setelah mendapatkan SPM dari Pemprov NTB yang ditandatangani oleh Gubernur NTB. Hanya untuk awal tahun 2017 ini, Perum Bulog NTB belum bisa menyalurkan raskin ke masyarakat, karena belum menerima SPM tersebut. “Mungkin saja Pemprov NTB belum menerima surat dari pemerintah pusat, makanya kami di Bulog juga belum dikirimin SPM dari Pemprov NTB,” kata Anto.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik menyebutkan jumlah penduduk di NTB yang menerima raskin sebanyak sebanyak 473.049 KK yang tersebar di 10 kabupten/kota. Diantaranya untuk Kabupaten Lombok Timur sebanyak 138.363 KK, Lombok Tengah sebanyak 96.375 KK, Lombok Barat sebanyak 66.996 KK.
Kemudian untuk Kabupaten Lombok Utara sebanyak 33.755 KK dan di Kota Mataram sebanyak 25.680 KK. Selanjutnya untuk kuota di Kabupaten Sumbawa sebanyak 34.040 KK, Dompu mendapatkan 19.356 KK, Kabupaten Bima 39.995 KK, Kota Bima 8.393 KK dan Sumbawa Barat sebanyak 10.096 KK.
Khususnya untuk Kot Mataram, sambung Ahsanul, mulai awal tahun 2017 ini tidak lagi menerima raskin secara langsung. Melainkan melalui program e-voucher yang ditukarkan di Rumah Pangan Kita (RPK) yang diintegrasikan dengan e-warong yang bekerjasama dengan dua lembaga perbankan negara yakni Bank BRI dan Bank BNI. “Untuk jadual kapan penyaluran dan pengeluaran SPM dari Gubernur NTB, itu ada diranahnya Biro Administrasi Perekonomian Pemprov NTB,” pungkasnya. (luk)
