MATARAM – Hingga triwulan ketiga tahun ini berakhir, belum ada satupun tender pengerjaan fisik yang sudah diumumkan di bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Situasi ini tentunya menjadi perhatian agar tidak berimbas pada pengerjaan proyek. Pemkot Mataram menyadari kondisi dan situasi dengan menggelar pertemuan dengan pelaksana maupun penyedia layanan tender.
Hasilnya adalah banyak tender yang belum bisa diumumkan atau dimulai karena terganjal persoalan administrasi. ‘’Semuanya sudah kita undang, baik program prioritas maupun tender kita undang. Kita ingin mencari apa permasalahannya. Kalaupun ada persoalan krusial itu apa saja. Memang ada permasalahan adminsitrasi. Teman-teman ini permasalahannya rata-rata di adminsitrasi,’’ ujar Asisten II Setda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri.
Persoalan yang ada dipaparkan saat pertemuan, seperti persoalan perizinan yang belum dituntaskan dan melengkapi IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Kemudian pengajuan persetujuan rekomendasi Andalalin (Analisis Dampak Lalu Lintas). ‘’Itu nanti akan kita selesaikan. Ada juga itu masalah sertifikat lahan yang harus klir. Seperti pengerjaan di Dinas Perindustrian di Babakan, itu dulu asetnya Pemerintah Lombok Barat,’’ imbuhnya.
Alwan menepis informasi yang menyebut ada tender belum bisa dimulai karena persoalan rencana anggaran biaya (RAB) bermasalah dan tidak sesuai. Mantan Inspektur Inspektorat Kota Mataram ini menerangkan, tahapan perencanaan dilakukan oleh konsultan. Kemudian diperiksa oleh Dinas PUPR, hasilnya selanjutnya sekaligus berjalan bersamaan dengan review oleh inspektorat. ‘’Itu yang direview atau diperiksa lagi. Hasil review itu dilengkapi sebagai dasar bisa dimulainya lelang,’’ katanya.
Review inspektorat kata dia banyak yang sudah dituntaskan. Pemerintah pun menargetkan di bulan April sudah ada tender proyek yang sudah dimulai. ‘’Insyaallah akhir April ini ada tender yang sudah tayang,’’ ungkapnya.
Beberapa proyek menjadi perhatian Pemkot Mataram untuk dikawal dan segera ditender pembangunan Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
Total anggaran pembangunan kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini sebesar Rp 11 miliar. Anggaran tersebut bantuan dari perpustakaan nasional. Rinciannya, anggaran Rp 10 miliar untuk pembangunan gedung kantor.
Kemudian Rp 1 miliar untuk TIK, deposit dan meubler kantor. ‘’Itu pengerjaannya cukup besar dan kita harapkan disegerakan. Karena itu kan membutuhkan waktu. Kalau yang lain-lain kan waktunya cukup singkat. Ada pengerjaan yang 60 hari dan 90 hari. Pembangunan Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini sangat diatensi oleh Pak Wali. Masalahnya itu di administrasi yang belum diselesaikan,’’ terangnya.
Perhatian lainnya adalah untuk proyek penataan Taman Udayana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pariwisata sebesar Rp 6 miliar. Persiapan pelaksanaan proyek ini juga diharapkan segera tuntaskan agar pengerjaannya tidak kejar tayang. ‘’Sama juga itu di adminsitrasi. Di sana juga ada andalalinnya, karena di sana itu Jalan Provinsi. Tapi prosesnya tidak lama,’’ jelas Alwan.
Sebelumnya, Kabag PBJ Setda Kota Mataram, Danang Cahyo Nugroho mengatakan, belum ada tender pengerjaan fisik yang dimulai. Sejumlah proyek masih menunggu kelengkapan dokumen persyaratan. ‘’Belum ada yang tayang,’’ katanya. (gal)
