JAKARTA (ANTARA)—Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai Presidensi G20 Indonesia harus bisa menekan risiko terjadinya krisis pangan global.
Menurut Bhima, tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah proteksionisme yang dilakukan banyak negara, termasuk negara-negara anggota G20 atau negara observer di G20.
“Tantangannya adalah proteksionisme. Saat ini banyak negara sudah mengamankan stoknya di dalam negeri sehingga melakukan pembatasan ekspor. Ini yang harus diselesaikan di G20. Presidensi G20 seharusnya bisa melakukan upaya untuk normalisasi perdagangan,” katanya yang dihubungi di Jakarta, Rabu.
Bhima menilai proteksionisme sangat merugikan bagi banyak negara. Misalnya saja Indonesia, yang masih 100 persen mengimpor gandum, akan sangat terdampak dengan pembatasan ekspor gandum dari India serta perang di Ukraina.
“Jadi ketika Ukraina mengalami perang, kemudian negara seperti India melakukan pembatasan gandum, maka itu bisa berdampak ke inflasi di Indonesia,” katanya.
Selain menormalisasi dan menurunkan proteksionisme, Presidensi G20 juga perlu memperkuat infrastruktur pembiayaan di sektor pangan dan pertanian, termasuk insentif fiskal yang dibutuhkan untuk menggenjot produktivitas pangan.
“Jadi bagaimana petani bisa mengakses pembiayaan inklusif dengan bunga yang relatif murah atau terjangkau, dan teknologi pertaniannya juga bisa didorong,” katanya.
Lebih lanjut, upaya lain yang bisa didorong untuk menekan risiko krisis pangan global adalah dengan mendorong negara-negara G20 untuk bisa mengembangkan pangan alternatif.
“Jadi selain menurunkan proteksionisme, perlu juga diversifikasi pangan di antara negara-negara G20,” katanya.
Bhima menambahkan ketiga upaya tersebut darurat untuk bisa segera dilakukan. Terlebih saat ini harga pangan global mulai mengerek naik. “Ini sudah urgent, mendesak, harus dicari jalan keluarnya,” pungkas Bhima. (Ade Irma Junida/Faisal Yunianto)
