GIRI MENANG – Banyak wisatawan mengeluhkan kondisi kawasan wisata Senggigi yang mulai kumuh di beberapa titik. Padahal Senggigi merupakan ikon pariwisata Lombok Barat dan sebagai penyumbang terbesar PAD.
Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menginstruksikan SKPD terkait agar melakukan penataan Senggigi dimulai tahun depan. “ Kami membahas bersama masalah ini. Kita sepakat dimulai tahun depan penataan ulangnya,” terang Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat Ispan Junaidi kepada Radar Lombok, Senin (29/8).
Ispan menjelaskan, Dispar mengajak SKPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Tata Kota, Pertamanan, dan Kebersihan (DTKPK), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dan lain-lain bersama-sama membenahi Senggigi. Masing-masing SKPD bekerja sesuai dengan “jatah”nya. Jika semua diserahkan ke Dispar, maka pembenahan akan memakan waktu lama dan hasilnya tidak akan maksimal. “Sehingga diperlukan semua SKPD terkait harus terlibat aktif,” ungkapnya.
Misalnya Dinas PU akan bertugas menyelesaikan persoalan irigasi dan jalan masuk ke kawasan pantai. Kemudian, persoalan pedagang kaki lima (PKL) akan ditangani Disperindag dan Sat Pol PP. Selanjutnya, DTKPK akan menuntaskan persoalan sampah yang banyak. Nanti akan disediakan pengangkut sampah roda tiga yang bertugas khusus dengan melibatkan pemerintahan desa dan managemen hotel untuk membuang sampah ke unit pengolah sampah terpadu. Sementara itu KPH memiliki kewenangan menyiapkan lahan di kawasan Batu Bolong. “ Sedangkan Dinas Pariwisata bertugas menjual objek wisata,” ungkapnya.
Penataan ulang kawasan wisata Senggigi membutuhkan anggaran yang cukup besar. Sehingga untuk keterpaduan anggaran itu diperlukan kolaborasi. Dengan membutuhkan anggaran besar, tentu harus melibatkan pihak ketiga. Apalagi wisata adalah program prioritas dan andalan bagi PAD Lombok Barat. “ Semangat membangun Lombok Barat dari sektor unggulan pariwisata,” katanya.
Penataan ulang ini akan dimulai dari pintu masuk Senggigi di Desa Meninting hingga ke arah utara.
Tahun 2017 akan dicanangkan inovasi daerah dari pariwisata untuk pengentasan kemiskinan bersama Bappeda. Mengacu ke RKPD, Dinas Pariwisata sudah melampui semua indikator. Saat ini 12 desa wisata yang menjadi model untuk desa-desa membngun melalui industri pariwisata.
Diakui bahwa penataan ulang terlambat, karena baru terbangun kesadaran pariwisata terpadu ketika ada masalah. Semestinya harus ada dulu master plan. Yang jelas, saat ini menata kembali, bukan membangun. “Supaya lebih tertata lagi,” pungkasnya.(flo)
