MATARAM — Pemprov NTB membantah terkait tudingan atas perjalanan dinas luar provinsi yang dilakukan Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi, mengandung maksud dan agenda politis terselubung. Dimana Lalu Gita dituding melakukan manuver politik ke sejumlah partai politik (Parpol) disela-sela agenda Pemprov di pusat, guna mendapatkan surat rekomendai sebagai calon gubernur (Cagub) untuk Pilkada NTB 2024 mendatang.
Sementara di datu sisi, dalam setiap kesempatan Pj Gubernur NTB Lalu Gita selalu intens mengajak para Aparatur Sipil Negara (ASN) menegakkan prinsip netralitas, dan menjaga integrasi jelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang.
“Perjalan dinas kok dibilang cari rekomendasi. Jangan mengada-ngada bilang ada urusan-urusan politik. Itu ada suratnya,” tegas Pj Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Ibnu Salim saat dikonfirmasi, kemarin.
Menurut pemahaman Ibnu Salim, setiap perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh pejabat Pemprov dalam rangka kegiatan pemerintahan sudah ada surat resmi. Bahkan sampai sampai saat ini tidak ditemukan ada pejabat yang mengajukan izin untuk kegiatan partai politik.
Kalaupun ada kegiatan pribadi diluar agenda pemerintahan, Ibnu memastikan itu bukan kepentingan politik. “Misalnya ada undangan pernikahan, setelah habis acara mau cari makan masa tidak boleh, mau tetap di hotel saja,” ucap Ibnu seraya mencontohkan.
Kemudian soal pemasangan baliho bergambar Lalu Gita yang dinilai sebagian orang adalah tindakan melanggar netralitas ASN, Ibnu juga menyangkal. Menurut pria asal Lombok Barat ini, ASN boleh memasang baliho untuk kepentingan sosialisasi, dengan syarat dalam setiap aktivitasnya tidak menggunakan fasilitas negara.
“Masak itu ukurannya, kan baru calon. Memang dia langsung jadi. Boleh kita sosialisasi, boleh sosialisasi ASN, supaya masyarakat tahu ada calon dari ASN, non ASN, politisi, partisan non partisan,” terangnya.
Ibnu menjelaskan tidak ada konsekuensi terhadap pemasangan spanduk maupun baliho bergambar Lalu Gita Ariadi yang dilakukan oleh masyarakat. Menurutnya, masyarakat berhak memasang gambar siapapun yang dikehendaki menjadi pimpinan.
“Mau jadi gubernur, mau jadi presiden, kalau masyarakat pasang ya silakan. Memang serta merta pasang baliho atau billboard anda akan jadi presiden, bupati, gubernur, tidak kan. Prosesnya panjang,” tandas Ibnu.
Disampaikan Ibnu, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) NTB masih panjang. Maka dari itu, dia tidak menyoalkan adanya pemasangan baliho bergambar Lalu Gita, kendati dia masih menjabat sebagai Pj Gubernur NTB. Sebab, menurutnya siapapun berhak untuk dicalonkan menjadi kepala daerah oleh masyarakat.
“Biarkan saja, mungkin ada yang lirik. Soalnya kan ini pesta demokrasi untuk mencari pemimpin daerah yang terbaik. Maka kalau ada ruang seperti itu,” tegas Ibnu. (rat)
