SELONG- Pemkab Lombok Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 8 miliar untuk program bansos dalam upaya menangani dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Anggaran itu diperuntukkan bagi para pelaku UMKM.”Kita telah menyetujui anggaran sebesar Rp 8 miliar untuk program bantalan sosial mengatasi dampak kenaikan BBM,” kata wakil ketua DPRD Lombok Timur, H. Daeng Paelori.
Anggaran itu bersumber dari APBD Perubahan tahun 2022. Sesuai ketentuan yang berlaku, pemerintah daerah diharuskan mengalokasikan 3 persen anggaran dari APBD untuk bansos ini.”Anggaran itu akan digunakan untuk bantuan sembako, bantuan modal usaha untuk UMKM serta bantuan untuk angkutan umum,” imbuhnya.
Namun Daeng tidak mengetui secara spesifik besaran bantuan yang nantinya akan diterima penerima. Terlebih lagi pemerintah saat ini masih sedang dilakukan proses verifikasi data penerima manfaat.”Dalam eksekusi program ini pemerintah diwanti-wanti untuk selektif agar program tepat sasaran. Sehingga tidak ditemukan ada penerima ganda,” pesan Daeng.
Sebelumnya, Bupati Lombok Timur, HM. Sukiman Azmy, mengatakan Pemkab Lombok Timur akan mengalokasikan dana transfer dalam bentuk bansos bagi masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM. Dana transfer yang dimaksud adalah Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Bagi Transfer Umum (DTU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Masing-masing dana transfer tersebut akan dialokasikan sebesar 3 persen.”Pengalihan subsidi BBM ini dipastikan akan berdampak terhadap sebagian besar masyarakat Lombok Timur,” kata Sukiman.(lie)
