Pemerintah Resmi Naikkan HPP Gabah dan Beras

PANEN PADI: Petani di wilayah Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, mulai melakukan panen padi. (RADAR LOMBOK)

MATARAM — Pemerintah Pusat resmi menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras mulai 3 Aprill 2024. Hal itu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia No 167/2024, tentang fleksibilitas harga pembelian gabah dan beras dalam rangka penyelenggaraan cadangan beras pemerintah.

“Bagi kita petani, naiknnya harga gabah bisa mensejahterakan petani. Jadi bukan hanya kita genjot produksi saja, tapi juga harus diikuti dengan harga yang bagus untuk petani,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB, Muhammad Taufik saat dikonfirmasi Radar Lombok, Kamis (4/4).
Untuk diketahui, HPP gabah dan beras yang ditetapkan bagi Perum Bulog yakni Gabah Kering Panen (GKP) ditingkat petani naik menjadi Rp 6.000 ribu per kilogram, dari sebelumnya hanya Rp 5.000 ribu per kilogram.

Selanjutnya Gabah Kering Giling (GKG) di gudang Perum Bulog yang sebelumnya Rp 6.300 per kilogram, mengalami fleksibel sebesar Rp 7.400 per kilogram. Sementara HPP beras di gudang Perum Bulog dengan derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air 14 persen, butir patah mqksimal 20 persen dan butir munir maksimal 2 persen naik menjadi Rp 11.000 per kilogram dari sebelumnya Rp 9.950 per kiloram.

Baca Juga :  Pengelolaan RPH Banyumulek Kembali Molor

Menurut Taufik, dengan membaiknya harga produksi hasil pertanian ini tentu tingkat daya tukar petani juga akan semakin meningkat. “Ini yang kita harapkan, jadi bukan buah simalakama, karena kalau naik harganya kan petani dapat manfaatnya. Karena dia yang meproduksi beras,” ujarnya.

Hanya saja pihaknya mengimbau kepada para petani agar jangan sampai menjual habis gabah atau berasnya. Setidaknya para petani memiliki stok gabah sendiri, hingga panen berikutnya. Disamping petani juga bisa bekerja sama dengan perusahaan lain.
“Jadi kita ada lumbung-lumbungnya. Artinya walaupun ada kenaikan harga beras, tidak akan berpengaruh kalau stok untuk rumah tangga itu dipersiapkan,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi NTB Baiq Nelly Yuniarti menyambut baik kebijakan pemerintah yang menaikkan harga gabah petani. Dia menyebut kenaikan HPP gabah sebesar Rp 1000 per kilogram itu sudah sesuai dengan harga pasar.

Dia berharap dengan kenaikan HPP gabah ini tidak sampai mengkerek harga beras dipasaran. Apalagi saat ini petani juga sudah banyak yang mulai panen, ditambah Bulog telah mendatangkan beras dari luar. “Sekarang HPP ini mengejar harga petani yang kemarin. Jadi jangan dinaikkan lagi HPP, sudah sama ini harganya (HPP gabah petani sebelumnya,” katanya.

Baca Juga :  Program TJSL PLN UIP Nusra Serahkan Bantuan Pendanaan Ecobrick untuk Desa Lembahsari

Kesempatan itu, Nelly memastikan bahwa pihak Bulog tetap menyerap gabah petani, meski ada kenaikan harga. Bulog akan membeli gabah sesuai dengan HPP yang ditetapkan pemerintah. Dia menekankan jika Bulog mampu bersaing dengan pelaku usaha swasta.

“Kami berharap kalau sudah Bulog sama kemampuannya dengan pelaku usaha, maka akan lebih mudah untuk menyerap. Jadi petani pun tidak ada alasan untuk tidak menjual ke Bulog,” kata Nelly.

Disampaikan Nelly, harga beras SPHP Bulog saat ini sama dengan harga beras di pasaran. Dia mengingatkan kepada para petani jangan menggunakan kenaikan HPP ini sebagai alasan untuk menaikkan harga gabah lagi.

“Padahal HPP ini menyamakan harga pasar saat ini. Jadi kita sama-sama mengedukasi. Jangan karena HPP naik, mencari alasan untuk naik lagi. Itu tidak boleh. HPP ini untuk menyesuaikan harga pasar saat ini, sehingga tidak boleh menaikkan lagi,” pungkas Nelly. (rat)

Komentar Anda