MATARAM — Kementerian Agama memutuskan untuk memperpanjang waktu pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahap II untuk jamaah haji reguler hingga 5 April 2024 mendatang. Keputusan ini diambil setelah melihat progres pelunasan Bipih jemaah haji NTB yang masih rendah hingga batas akhir yang ditetapkan pemerintah, yakni 26 Maret 2024.
“Kita dapat informasi dari pusat, karena sisa jamaah yang tidak melunasi lumayan banyak. Bukan hanya di NTB, tapi se-Indonesia. Untuk NTB sendiri yang berhak melunasi dari 714 orang, yang melunasi baru ada 436 orang. Jadi ada masih ada sisa kuota kami 278 orang. Itu akan diperpanjang lagi untuk pelunasan tahap kedua. Dibuka lagi tahap berikutnya tanggal 1-5 april 2024,” ungkap Ketua Tim Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler Kemenag NTB, Hj Sri Latifa Muslim, saat dikonfirmasi, kemarin.
Pemerintah pusat memberikan Kemenag untuk melakukan input data jamaah yang terlewatkan, dan belum di entry di kabupaten/kota. Jemaah yang di input ini adalah untuk pelunasan tahap duanya terkendala gagal sistem, penggabungan mahrom, pendamping Lansia, hingga pendamping disabilitas.
Ditegaskan, jika sampai tanggal 5 April 2024 mendatang masih ada jemaah yang belum melunasi Bipih, maka sisa kuota akan diisi oleh jemaah cadangan. Saat ini jumlah jemaah cadangan yang sudah melunasi Bipih sebanyak 707 orang. Rinciannya sebanyak 596 jamaah cadangan yang sudah melunasi di tahap satu, dan sekitar 111 orang di tahap dua.
“Kalau sudah terisi kuota, jemaah cadangan akan jadi proritas untuk tahapan haji tahun berikutnya, dengan tetap melakukan konfirmasi pelunasan,” sebutnya.
Latifa menjelaskan, pelunasan Bipih tahap dua sudah dimulai sejak 13-26 maret 2024. Jumlah jemaah Embarkasi Lombok yang berhak melunasi di tahap dua sebanyak 714 orang. Mereka yang berhak melunasi Bipih itu antara lain untuk jemaah pengabungan mahrom dan gagal sistem.
Gagal system dimaksud, adalah jemaah yang berhak berangkat, tapi di tahap satu belum bisa melunasi. Pertama karena masih dalam tahap evaluasi kesehatan istitt’ah, lalu ada juga karena memang uangnya yag belum cukup untuk melunasi. Selanjutnya juga karena terjadi eror di bank saat jemaah melakukan pembayaran Bipih. “Sehingga diberikan kesempatan untuk melunasi ke tahap dua,” ujarnya.
Selain itu, pembayaran pelunasan Bipih juga terkendala karena ada jamaah haji yang lompat kursi, yang mana pada rilis nomor kursi mereka terlompatkan alias tidak ikut dalam rilis Kemenag. Berikutnya jamaah penggabungan mahrom, pendamping jamaah Lansia, dan pendamping jamaah disabilitas. Karena itu diajukan kembali agar bisa melunasi dalam tahap ke dua.
Kemudian pada tahap kedua adalah pelunasan bagi pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). NTB memiliki kuota sejumlah 12 orang untuk KBIH. Tapi oleh Kepala Biro hanya mengusulkan enam (6) jemaah.
Latifa menjelaskan ada sekitar 55 jemaah haji yang dilewatkan oleh pihak Kabupaten/Kota untuk diinput dalam sistem pembayaran Bipih tahap II. Terkait ini, Kemenag tegas Latifa, sudah mengusulkan sebanyak 55 orang jemaah haji yang berhak melakukan pelunasan pada tahap tiga. Diantaranya sebanyak 29 orang jemaah penggabungan mahrom dan gagal system, sehingga jumlah sisa kuota yang dimiliki NTB ada sebanyak 26 orang jemaah.
“Karena ada banyak jamaah kabupaten/kota yang seharusnya di entry gagal system, tetapi terlewatkan oleh teman-teman daerah kabupaten/kota. Kemarin kami diberikan kesempatan oleh pusat untuk optimalisasi sisa kuota,” katanya.
Pada musim haji tahun ini, living cost yang diberikan kepada jemaah haji lebih sedikit dari tahun 2022. Sebelumnya jemaah haji diberikan uang saku sebesar 1500 real, tapi sejak tahun lalu hanya 750 real. Alasannya karena biaya pemberian makan kepada jemaah haji bertambah menjadi tiga kali dalam sehari, berbeda dengan sebelumnya yang hanya dua kali.
“Karena jamaah haji selama ditanah suci full diberikan makan 3 kali sehari. Sebelumnya sarapan tidak diberikan, hanya makan siang dan malam. Tapi tahun ini diberikan 3 kali full selama di Tanah Suci,” pungkasnya. (rat)
