MATARAM–Pelantikan pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) 10 kabupaten kota di secara serentak oleh ketua umum DPP, Zulkifli Hasan diwarnai kericuhan. Insiden terjadi seusai pelantikan.
Pemicunya ketidakpuasan sejumlah kader PAN Kabupaten Lombok Utara (KLU) terhadap SK kepengurusan yang diterbitkan pengurus induk partai “Matahari Terbit” itu. Pasalnya, dalam Musyarawah Daerah (Musda) KLU, panitia Musda merekomendasikan H Arsyad sebagai ketua terpilih.
Lantaran ada persoalan dalam Musda, pengurus PAN NTB mengambil alih Musda PAN KLU dengan digelar rapat pleno diperluas. Namu disesalkan, DPP menerbitkan SK kepengurusan KLU dengan Rohiman sebagai ketua.
"Ini ada oknum dari PAN NTB memberikan informasi salah kepada DPP. Pasalnya, kita panitia Musda merekomendasikan H. Arsyad sebagai ketua KLU,” ungkap kader PAN KLU, Hamdan Wadi, Jumat (26/8).
Kericuhan yang terjadi diwarnai aksi dorong mendorong. Ketika sejumlah kader PAN KLU berusaha mencegat Zulkifli Hasan menyampaikan protes terkait keputusan DPP tersebut, namun dihalangi-halangi kader PAN lainnya. Ketua MPR RI itu pun nampak tak mau menggubris aksi protes yang dilayangkan sejumlah kader PAN KLU tersebut.
Dia meminta pertanggungjawaban ketua DPW PAN NTB, Muazzim Akbar yang dinilai tidak akomodatif dan tidak mampu memimpin PAN NTB. Kepemimpinan Muazzim dinilai memunculkan polemik dalam ditubuh PAN KLU.
Ketua DPW PAN NTB, Muazzim Akbar yang dikonfirmasi terkait masalah ini belum memberikan jawaban. Demikian pula, dengan pengurus DPW PAN NTB lainnya memilih tidak memberikan komentar terkait hal itu.
"Saya tidak mau komentar. Nanti akan ada keterangan pers terkait masalah itu," terang Wakil Ketua DPW PAN NTB, Hadi Sulthon.
Ketua umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, menekankan kepada kader dan pengurus PAN, agar mendukung berbagai kebijakan dan progran pemerintah daerah pro kepentingan rakyat. Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.
Namun begitu, harus tetap melakukan koreksi dan kritik konstruktif terhadap kebijakan tidak pro terhadap kepentingan rakyat. "Tetapi harus disampaikan secara elegan, bermartabat dan tidak menimbulkan kegaduhan," lugasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB dalam sambutannya, berharap kerjasama dan kolaborasi antara Pemrov NTB dengan kader PAN yang ada di legislatif harus bisa dipertahankan. Menurutnya, selama ini sudah terjalin kerjasama dan sinergitas dengan kedua belah pihak.
Kader PAN pun dinilai sudah banyak memberikan kontribusi mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di daerah. "Pemprov tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari pihak lainnya. Tak terkecuali kader PAN di legislative," pungkasnya. (yan)
