MATARAM—Partai Amanat Nasional (PAN) rencananya membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah di Pilkada serentak 2018 Januari. Belakangan rencana ini diundur hingga diundur hingga akhir Februari mendatang.
“Karena DPP PAN masih fokus dan berkonsentrasi menghadapi Pilkada serentak 2017 yang akan dilangsungkan 17 Februari,” ungkap Sekretaris Komite Pemenangan Pilkada PAN NTB, Hadi Sulthon, kemarin (21/1).
Meskipun diundur pendaftaran balon, ia mengatakan, PAN tetap menjalin dan menjajaki komunikasi politik dengan parpol lainnya. Komunikasi politik dilakukan sebagai upaya dengan parpol mana teman koalisi PAN.
Anggota DPRD NTB itu mengatakan, Pilkada serentak NTB 2018 akan ramai dan menarik. Lantaran, hampir sebagian besar memunculkan wajah-wajah baru. Meski mereka adalah politisi senior dari parpol masing-masing.
[postingan number=3 tag=”politik”]
“Pilkada serentak 2018 bakal menarik. Terlebih, di Pilkada NTB bakal banyak bupati/ wali kota mau naik kelas menjari gubernur serta tidak ada calon petahana," ujarnya.
Terkait kesiapan maju di Pilkada Lobar 2018, Sulthon menegaskan, dirinya sangat siap maju bersaing merebut kursi orang nomor satu di Kabupaten Lobar. Terlebih, sudah banyak dukungan dan desakan untuk dirinya.
Menurutnya, dukungan yang diterimanya sebagai aspirasi dan perlu mendapat perhatian. Praktis, sebagai salah satu wakil rakyat, ia merasa terpanggil memajukan Lobar dengan cara menjadi bupati.
Meski menyatakan siap, sepenuhnya ia serahkan keputusan pada partai. Sebagai kader taat dan loyal, ia akan melaksanakan apapun yang menjadi perintah partai. Tak terkecuali, jika dirinya diperintahkan maju berlaga dalam Pilkada Lobar.
Terpisah, pengamat politik Universitas Mataram, Satriawan Sahak, berharap kepada parpol agar tidak terjebak kepada figur-figur mengandalkan kekuatan politik uang dengan mengabaikan kapasitas, kompetensi dan integritas. Dengan hanya mengandalkan figur memiliki kekuatan uang, parpol dan elit politik telah menggadaikan dan mempertaruhkan masa depan pembangunan dan kesejahteraan daerah, dengan memiliki pemimpin keliru.
"Kepentingan daerah dan masyarakat harus dikedepankan dengan memilih pemimpin punya integritas dan berkompeten," pungkasnya. (yan)
