Pejabat Pose Empat Jari, Paket Sadar Merasa Dirugikan

PAKET SADAR: Pasangan calon (Paslon) Pilkada Loteng, Saswadi-Dahrun (Sadar) mengaku sangat dirugikan dengan adanya postingan empat jari para pejabat Loteng, Rabu kemarin (30/9).

PRAYA — Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng) yang maju lewat jalur perseorangan, Saswadi-Dahrun (Sadar) merasa sangat dirugikan oleh ulah oknum pejabat eselon II yang berpose mengacungkan empat jari. Bagi Paslon Sadar, itu merupakan contoh yang tidak baik dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

Menurut Calon Bupati Loteng, Saswadi, para ASN seharusnya bersikap netral dan tidak boleh menunjukkan dukungan terhadap salah satu Paslon. Karena dengan pose empat jari, identik dengan nomor urut salah satu Paslon lain. “Ini jelas merugikan kami dan Paslon lainnya. Bahkan merugikan masyarakat Lombok Tengah secara umum,” ungkap Saswadi, saat ditemui usai deklarasi damai, Rabu kemarin (30/9).

Ia menegaskan, sebagai seorang ASN seharusnya lebih fokus untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jangan sampai karena ditengah kondisi perpolitikan saat ini, malah para ASN mengambil peran seolah menjadi juru kampanye. Hal ini tentu akan sangat menciderai demokrasi.

“Jadi fokus saja untuk bekerja melayani masyarakat. Oknum ASN ini harus kita sadarkan, agar bekerja maksimal tanpa harus ikut terlibat politik praktis. Karena memang ini sudah jelas ada aturannya yang melarang ASN,” terangnya.

Pihaknya meminta dengan tegas kepada Bawaslu untuk menindak para oknum ASN ini. Karena jangan sampai jika dibiarkan malah nantinya akan menjadi contoh bagi ASN lain untuk melakukan hal serupa. Terlebih yang melakukan ini adalah pejabat eselon II yang memegang jabatan strategis di pemerintahan.

“Bupati juga harus menyadarkan bawahannya agar tidak mengulangi hal seperti itu. Karena kami merasa sangat dirugikan bersama Paslon lain. Jika terbukti melanggar, maka kita meminta agar mereka diberikan sanksi yang tegas, agar tidak lagi ada ASN yang menyalahi aturan dengan ikut terlibat politik praktis,” tegasnya.

Hal yang sama disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, H Mayuki. Pihaknya sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh para pejabat ini. Mereka juga mempertanyakan alasan dari para pejabat ini melakukan liburan ditengah kondisi masyarakat yang membutuhkan perhatian disaat pandemi Covid-19.

“Apalagi kita tidak mengetahui anggaran mereka dari mana untuk liburan ini. Terus muncul foto yang mengacungkan empat jari. Maka kami meminta kepada Bawaslu untuk melakukan tindakan tegas kepada mereka. Karena ini contoh yang tidak baik, dan akan sangat merusak citra demokrasi kita,” terangnya.

Politisi PPP ini menegaskan, sebagai pejabat maka seharusnya memberikan pembelajaran politik yang baik kepada masyarakat. Jangan malah menunjukkan ketidaknetralan dan seolah-olah mendukung salah satu Paslon. “Kami dari Dewan sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh oknum pejabat ini. Harus segera ditindak tegas,” tegasnya. (met)