MATARAM – Pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan II diproyeksi akan minus sebesar -7 persen, lantaran wabah virus Corona (Covid-19). Namun, di triwulan III dan IV pertumbuhan ekonomi akan mulai menggeliat. Proyeksi positif pertumbuhan ekonomi NTB di triwulan III dan IV juga ditopang oleh program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilan NTB yang melibatkan ratusan pelaku UMKM/IKM di NTB.
Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB H Ridwan Syah mengatakan, proyeksi pertumbuhan ekonomi di triwulan II dari BI sedang dikaji. Bahkan disampaikan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah NTB sudah cukup membantu, terkait dengan masalah pertumbuhan ekonomi itu.
“Pertama yang dijaga itu konsumsi. Ini sangat tertolong dengan program JPS, baik dari permprov maupun kabupaten/kota. Langkah berikutnya kita akan masuk tahap recovery itulah stimulus ekonomi,” ujar H Ridwan Syah, Rabu (17/6).
Dikatakan Ridwan Syah, saat ini yang harus dilakukan adalah bagaimana mempertahankan produksi, khususnya UMKM dan IKM, sehingga dapat menggeliatkan ekonomi NTB. Namun, melihat kondisi waktu diperkiran pada Juni merupakan puncaknya untuk bergegas memperkuat UKM dan IKM. Nantinya, setelah inilah akan dilanjutkan di fase berikutnya, yakni fase stimulus ekonomi.
“Sebenernya tidak cukup JPS saja,, karena masalah pertumbuhan ekonomi itu banyak faktor yang mempengaruhi juga. Soal investasi, eskpor-impor karena itu belum bisa segera,” ungkapnya.
Menurutnya, langkah yang tepat bisa dilakukan sekarang ini adalah melanjutkan dalam skala yang lebih besar, yakni melakukan recovery terhadap produksi dan meningkatkan produksi, terutama yang bergerakan di sektor pertanian, pertenakan, kelautan dan lain-lainnya. Disisi lain, sektor yang paling terpuruk dalam analisa BI adalah pariwisata. Di mana dalam konteks ini secara umum berarti perdagangan, transportasi, akomodasi, makan minum dan usaha ikutan lainnya di industri pariwisata NTB.
“Lagi-lagi itu yang mungkin sangat cepat bisa kita pulih (ekonomi) bagaimana perdagangan ini kita geliatkan kembali. Ini kan bergantung juga kepada kebijakan kita memasuki New Normal selama Covid-19 ini belum selesai, ya akan sulit,” jelasnya.
Untuk itu, yang bisa dilakukan adalah mendorong terus UMKM dan IKM. Bahkan, langkah-langkah dari kabupaten/kota juga sangat diperlukan. Itulah, kenapa pada JPS tahap III Gubernur merubah polanya, agar keterlibatan dari kabupaten/kota juga mampu menggeliatan ekonomi NTB lebih cepat.
“Jadi pola tahap ketiga ini lebih melibatkan kabupaten/kota. Supaya mereka juga bisa masuk didalam kerangka berfikir yang sama dalam pemprov memperkuat UMKM. Cuma ini yang belum maksimal,” tuturnya.
Senada, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB H Amry Rakhman mengatakan pada triwulan III dan IV masih bisa positif bertumbuhan ekonomi NTB, karena adanya JPS dan stimulus ekonomi yang sudah bersiapkan.
“Kita berharap tumbuh positif, bahwa memang tidak bisa sampai 5-6 persen pertumbuhannya. Tapi paling tidak bisa bertahan setengahnya,” harapnya. (dev)
