TANJUNG – Pemda KLU telah turun ke Gili Air menyerap aspirasi masyarakat dan para pelaku wisata terkait wacana pemberlakuan one gate system pada 2023. One gate system yang dimaksud yakni wisatawan yang datang dari Bali menggunakan kapal cepat, harus melalui Pelabuhan Bangsal. Kemudian dari Pelabuhan Bangsal ke Gili menggunakan kapal publik Koperasi Karya Bahari (KKB).
Namun sebelum wacana itu direalisasikan, pemda mengedepankan dialog. Misalnya pada Senin (14/11) lalu. Wakil Bupati KLU Danny Karter Febrianto Ridawan didampingi Kepala Dinas Perhubungan KLU Wahyu Darmawan menyerap aspirasi masyarakat di Gili Air. Hadir Kepala Desa, BPD, Kadus, serta pengusaha hotel dan restoran.
Dari hasil pertemuan tersebut ada beberapa poin penting yang diserap dari masyarakat. Di mana masyarakat meminta agar one gate system dikaji secara mendalam terutama dari segi keamanan dan kenyamanan serta kecepatan penumpang bisa sampai tujuan.
“Pihak pengusaha hotel dan restoran juga meminta agar aturan dikembalikan seperti semula. Di mana kapal cepat bisa mengantar penumpang dari Bali langsung ke tiga Gili. Kemudian pulang juga bisa langsung dari tiga Gili,” ujar Kepala Dinas Perhubungan KLU Wahyu Darmawan, Selasa (15/11).
Pengakuan para pengusaha hotel dan restoran lanjut Wahyu, bahwa melonjaknya wisatawan ke tiga Gili itu karena adanya kapal cepat yang membawa penumpang dari Bali. Jadi diharapkan tetap pada kebijakan semula.
Selain soal one gate system, masyarakat bersama pengusaha hotel dan restoran juga meminta agar penarikan retribusi bisa satu pintu. Baik itu penarikan retribusi masuk kawasan wisata maupun yang lainnya. “Mereka mengusulkan one gate payment. Hal ini agar orang tidak berkali-kali membayar retribusi saat berkunjung. Aspirasi tersebut sudah kita catat dan akan dibahas di internal nanti,” tutupnya.
Dijelaskan Wahyu bahwa pemerintah memang ada rencana untuk menerapkan one gate system pada 2023. Di mana kapal cepat yang mengangkut penumpang dari Bali dengan tujuan tiga Gili, harus melalui Pelabuhan Bangsal. “Dari Bangsal nanti akan diangkut menggunakan armada milik pengusaha lokal,” bebernya.
Namun sebelum itu diberlakukan pihaknya perlu menyerap saran dan masukan dari semua pihak. Baik itu masyarakat, pengusaha, dan stakeholder terkait lainnya. “Beberapa hari yang lalu kita juga sudah rapat dengan Forkopimda. Ada dari TNI, Polri, Kejaksaan, Syahbandar dan yang lainnya terkait one gate system ini. Ada beberapa masukan di sini,” ungkapnya.
Salah satunya jika one gate system akan diberlakukan maka semuanya harus dipersiapkan matang-matang terlebih dahulu. Baik itu infrastruktur maupun sumber daya manusia. “Armada lokal yang akan digunakan mengangkut penumpang juga harus memenuhi persyaratan,” bebernya. (der)
