NTB Harus Banyak Berbenah 

IPM NTB
MISKIN: Salah satu potret kemiskinan warga NTB yang perlu ditingkatkan kualitas ekonominya untuk memicu peningkatan IPM. (devi handayani/radar lombok)

Kualitas Ekonomi akan Picu Peningkatan IPM

MATARAM – Hari ini, tepat Provinsi NTB berusia 62 tahun. Tidak banyak hal yang berubah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih berada pada urutan ke-29 dari 34 provinsi di Indonesia. 

Provinsi NTB selama 2 tahun terakhir dipimpin oleh Duo Doktor, Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi). Namun, kemajuan Provinsi NTB terkesan jalan di tempat. “Banyak sekali hal-hal yang perlu dibenahi oleh Zul-Rohmi dalam memimpin NTB,” ujar pimpinan DPRD Provinsi NTB, H Mori Hanafi memberikan testimoni kepada Radar Lombok, Rabu (16/12). 

Menurut Mori, seluruh sektor belum tertangani dengan baik. Tidak terkecuali sektor unggulan dari Pemprov NTB sendiri. Semua ikhtiar belum dilakukan secara serius untuk mendapatkan hasil optimal. Melalui momentum Hari Ulang Tahun (HUT) NTB ke-62, sudah saatnya Zul-Rohmi melakukan perbaikan. “NTB ini perlu penanganan yang lebih serius. Karena saat ini hampir semua sektor belum ditangani secara serius,” ungkapnya. 

Salah satu masalah yang membelenggu Zul-Rohmi, yaitu tidak adanya sikap tegas, cerdas dan tepat dalam penempatan pejabat. “Masalah penempatan pejabat, banyak keraguan mengganti pejabat yang kurang memahami bidang tugasnya,” kata Mori. 

Untuk bisa mewujudkan NTB Gemilang, tidak bisa hanya dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Namun harus didukung dengan pasukan yang kuat dan memiliki kompetensi. Tidak seriusnya mewujudkan pemerintahan yang tepat, berdampak pada target-tarhet Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pembangunan daerah menjadi kehilangan arah. “Jadi kurang fokus pada target-target RPJMD,” sebutnya. 

Selain itu, Kepemimpinan Zul-Rohmi sering kali tidak sesuai antara wacana dan tindakan. Misalnya saja dalam komitmen memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam berbagai kesempatan, Zul-Rohmi menggaungkan pentingnya eksistensi UMKM. Namun hal itu tidak diikuti dengan kebijakan anggaran. “Kita masih kurang perhatian pada UMKM dalam kebijakan anggaran. Jadi semangat mau majukan UMKM, tapi anggaran minim,” ucap Mori Hanafi. 

Ketua fraksi Gerindra DPRD Provinsi NTB, Nauvar Furqony Farinduan mengatakan, NTB seharusnya mampu lebih maju. Namun faktanya, IPM saja masih stagnan pada urutan ke-29. Farin berharap, IPM bisa ditingkatkan. Kemudian cita-cita industrialisasi daerah juga dapat memberikan peran dan tambahan bagi daerah. Tentu saja selain dari sumber-sumber tulang punggung daerah seperti pertanian dan pariwisata. “Melihat kemampuan fiskal daerah seperti layaknya saat ini, harusnya akselerasi daerah akan melesat lebih jauh kedepan. Tapi kondisi saat ini disebabkan adanya pandemi Covid-19,” ujarnya. 

Politisi asal Lombok Barat ini menilai, cobaan terberat tahun 2020 adalah kondisi pandemi. Hal itu memaksa jalannya pemerintahan tidak seperti pada umumnya sehingga terjadi distorsi. “Dalam kondisi pandemi, terlihat kepemimpinan Dr Zul dan Hj Rohmi cukup baik dan cepat dalam merespon. Walaupun memang belum dapat memuaskan seluruh pihak, itu dapat dimaklumi karena kondisi pandemi merupakan kondisi yang baru dan luar biasa terjadi,” katanya. 

Sementara dari perspektif anggaran, terlihat bahwa postur APBD Provinsi NTB sebelum, sedang, ataupun pasca pandemi, NTB dianggap cukup baik. Terutama dalam menjaga stabilitas fiskal daerah walaupun terjadi realokasi dan refocusing.

Kedepan, lanjut Farin, pemerintahan Zul-Rohmi harus mampu lebih baik lagi dalam menjaga harmonisasi dengan Legislatif. “Harmonisasi dan kerja sama yang baik itu penting, agar akselerasi dari cita-cota dan harapan NTB Gemilang kedepan benar-benar dapat diwujudkan dalam periodesisasi ini,” tutup Farin. 

Menurut pengamat Ekonomi Universitas Mataram (Unram) Firmansyah menimpali dalam kesempatan lain. Dia menyebut bahwa persoalan IPM ini adalah persoalan dinamis. Di mana sekarang posisi 29 atau 28 bisa jadi besok 30, dinamikanya selalu bergerak.

Menurutnya, bukan soal kecepatan tapi percepatan sama halnya dengan daerah lain bergerak juga. Untuk meningkatkan IPM dari daerah lain tentu tenaga untuk kesana harus lebih tinggi dari daerah lain. “Sementara kita harus akui satu dua tahun kita kan banyak sekali persoalan yang mulai dari gempa, ditambah lagi sekarang pandemi. Jadi beberapa aspek yang menurut saya mungkin kelihatan anjlok,” ujar Firmansyah, Rabu (16/12).

Saat melihat dari sisi pengeluaran per kapita yang disesuaikan capaian NTB tahun ini sebesar 10,35 juta rupiah per orang per tahun. Indikator ini menurun sebanyak 289 ribu rupiah dibandingkan 2019. Hal tersebut juga mempengaruhi tingkat IPM yang meningkat hanya 0,16 persen. Di mana lajunya pun pada tahun ini sangatlah kecil dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. “Memang dari awal kita relatif rendah (pengeluarna per kapita, red) ditambah lagi dengan beberapa persoalan. Ya tambah terpuruk sehingga saya tidak kaget juga melihat kondisi sekarang karena dinamikanya seperti ini.  Maka untuk tumbuh lebih kencang lagi ya ketika ekonomi mulai stabil, kondisi mulai stabil, pariwisata mulai bergairah lagi,” jelasnya.

Dikatakan, jadi IPM ini sebenarnya lebih berhubungan dengan kualitas ekonomi. Sehingga jika kualitas ekonominya bagus artinya ekonomi ini ditopang oleh banyak aspek di bawah. Artinya pertumbuhan ekonomi NTB banyak di topang oleh banyak sektor di bawah seperti pertanian, perindustrian, perdagangan dan lainnya. “Saya yakin IPM itu akan bergerak dengan sendirinya. Karena saya menduga ekonomi ini menjadi pondasi. Ekonomi baik maka kesehatan akan baik, ekonomi baik maka pendidikan akan baik,” terangnya.

Oleh karena itu jika ingin meningkatkan IPM untuk kedepan perlu adanya keyakinan orang untuk bersekolah. Terlebih untuk pendidikan, dikhawatirkan orang mulai tidak berekspetasi rendah terhadap lama sekolah. Karena kemungkin orang berfikir kalau anak sekolah tidak ada yang membantu keluarga atau tidak ada kejelesan tentang nasib mereka. Kemudian, keyakinan orang untuk menjaga kesehatan yang berangkat dari bertumbuhnya ekonomi rumah tangga. “Karena ini rangkaian yang tidak sederhana yang kita pikirkan, ada rangkain ekonomis, rangkaian sosiologisnya yang saya lihat fenomena IPM rendah ini,” ucapnya.

Untuk itu langkah yang harus dilakukan pemerintah yakni, langkah standarnya pelajari dulu kelemahannya dimana. Ketika sudah mengetahui indikator kelemahannya lebih mendalam lagi apa persoalannya dan bagaimana mempenetrasi kebijakan untuk mendorong kearah peningkatan IPM. “Jadi semua harus terukur, semua harus ada landasan dan ada capaian. Misalnya menyelesaikan kemiskinan, kemiskinan di masyarakat desa dengan kota tentu ada perbedaan. Sekarang bagaiman kebijakan yang sekali berbuat itu orang akan menggelinding menyeselesaikan persoalan hidupnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, kedepan ruang-ruang pekerjaan atau investasi didorong terutama diinvestasi sektor primer, seperti pertanian dan perikanan karena disitu banyak masyarakat yang bekerja. Tapi polanya pun harus pikirkan, jangan semua kembali ke investor tanpa ada timbal balik ke masyarakat.  “Makanya ada namanya konsep 4P (product, price, place dan promotion),  itu kalau investasi seperti itu tentu kita butuhkan . Jadi kalua ada investor di bidang pertanian kita harus pertimbangkan, kita harus pikirkan, konsekuensi langsung atau tidak langsung dari ada investasi untuk masyarakat itu apa,” pungkasnya.

Lalu bagaimana Gubernur NTB Zulkieflimansyah sendiri melihat NTB saat ini? Apakah sudah cukup puas atas kemajuan yang dicapai? Atau memang harus banyak melakukan pembenahan? Gubernur tidak ingin banyak bicara tentang daerah yang dipimpinnya. Namun secara umum, dirinya merasa cukup puas dengan NTB saat ini. “NTB, Alhamdulillah,” ucap gubernur singkat sambil berlalu. (zwr/dev) 

BACA JUGA :  IMI NTB Gelar Kejurnas Time Rally