Mi6: Pilkada NTB 2024 akan Jadi Sejarah Baru “Politik Etis” Kepemimpinan yang Demokratis dan Egaliter

Bambang Mei Finarwanto, SH

MATARAM–Lembaga Kajian Sosial Politik Mi6 memprediksi Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) serentak di NTB , 27 November 2024 akan diwarnai fenomena kemunculan “vote getter dari kalangan milenial dan generasi Z Multi Talenta” dalam menyemarakan gelaran konstestasi lima tahunan tersebut.

Hal ini dipicu seiring meningkatnya kesadaran politik masyarakat, khususnya kaum muda/ milenial dan generasi Z dalam mengawal dan mengawasi konstestasi Pilkada.

“Kalangan milenial dan Generasi Z yg multi talenta akan menjadi trans setter ( kiblat baru ) dalam mendulum perolehan pundi suara konstestan Pilkada NTB lewat konten kreatif dan operasi teritorial lainnya,” kata Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, SH melalui siaran pers, Sabtu (24/9).

Lelaki yang akrab disapa Didu ini mengatakan peningkatan partisipasi pemilih di NTB, khususnya dari kalangan pemilih pemula/milenial dan generasi Z dari total 3.753.096 jumlah Pemilih di seluruh Kabupaten/kota di NTB, mencerminkan keberhasilan edukasi civic education (pendidikan civic) oleh stakeholder di NTB dalam mempromosikan pendidikan politik yang benar di masyarakat.

“Untuk sekedar ilustrasi, sejumlah survey menunjukkan pemilih pemula/milenial dan generasi Z dengan rentang usia 17 – 37 tahun diprediksi menjadi kelompok pemilih terbesar di pemilu 2024. Ini artinya posisi tawar milenial dan generasi Z cukup signifikan dalam mempengaruhi persepsi pemilih,” tandas Didu.

Didu kemudian mengutip data KPU untuk Pemilu 2019 , jumlah pemilih muda mencapai 70 – 80 juta juwa dari 193 juta pemilih. Ini artinya 35 % – 40 % pemilih muda/milenial mempunyai kekuatan besar dalam mempengaruhi jumlah perolehan suara para konstestan.

Baca Juga :  Kisah Kemaliq Embung Puntik, Makam Keramat di Tanah Sengkerang

“Maka tak heran , dalam Pilkada serentak di NTB 2024 mendatang, anak muda/ milenial kreatif banyak terlibat dalam strategi kampanye dengan menggunakan berbagai platform media sosial seperti facebook, instalgram, tik tok dan sejenisnya dalam memback up paslon yang di endors,” ujar mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB ini.

Didu menggarisbawahi keterlibatan milenial dan generasi Z di Pilkada NTB akan menjadi tantangan tersendiri bagi “vote getter generasi lama” yang masih mengandalkan daya tawar politik patron klien karena semata-mata kekuatan status sosial dan citra baik yang dimilikinya.

“Seiring dengan perkembangan jaman dan tehnologi 4.0 tentu terjadi pergeseran cara pandang dan persepsi votters dalam meraih dukungan suara dengan “metode konvensional” yakni mengandalkan vote getter dari sisi ketokohan. Untuk Pilkada 2024 perlu dikombinasikan dengan memanfaatkan sentuhan tehnologi informasi yang akrab dengan kaum milenial dan generasi Z,” ulas Didu.

Didu melanjutkan kekuatan karakter berpolitik milenial dan generasi Z umumnya lebih mengedepankan pada faktor “moral hazard” yakni mereka lebih mempercayai insting hitam putih dalam menilai paslon, tidak semata-mata Kepentingan Politik atau interest lainnya.

“Disinilah letak pertarungan image sesungguhan antara vote getter milenial/generasi Z vs Vote Getter lama dlm mendulum perolehan suara yang berbeda ceruknya,” imbuhnya.

Baca Juga :  Permainan Gubernur Dihentikan Lahmudin Blank?

Didu menambahkan dalam Perspektif Politik, Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) serentak di NTB 2024 akan menjadi Sejarah Baru Politik Etis Kepala Daerah di NTB dalam memunculkan kepemimpinan yang demokratis dan egaliter. Hal ini terkait suasana psykologis dan ekspektasi Paslon Pilkada 2024 yang berbeda dibanding Pilkada era sebelumnya.

“Pilkada serentak 2024 secara substansi dan tata aturan masih sama dengan pilkada sebelumnya, Tapi secara Politik, ada hal yang berbeda yakni adanya Plt/Penjabat Kepala Daerah di NTB. Keberadaan Plt/Penjabat yang menggantikan sejumlah Kepala Daerah di NTB yang telah telah Purna Tugas menimbulkan harapan baru terciptanya Pilkada yang jurdil dan Transparan,” katanya

Terkait Politik Etis, Didu menjelaskan Plt/Penjabat Kepala Daerah di NTB tentu ingin dikenang sebagai wasit yang baik dan netral dalam mengawal proses konstestasi Pilkada NTB agar legitimasi politiknya tidak terciderai.

“Dalam konteks ini, Kebijakan Politik Etis para Plt/Penjabat di NTB yang tidak memihak perlu diimbangi dengan menempatlan pejabat bawahannya (baca : bila diperlukan) yang “Right man on the Right Place” merupakan Harapan Publik agar kontestasi Pilkada NTB 2024 berjalan fair dan tidak ada asumsi minor,” pungkasnya. (RL)

Komentar Anda