SELONG – Kinerja kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur Izzuddin disorot mahasiswa. Diantaranya berkaitan dengan kebijakan pemotongan gaji guru honor secara sepihak yang walau pada akhirnya dibatalkan. Selain itu ada dugaan Kadis Dikbud berpolitik praktis untuk mendukung dan memenangkan kerabatnya yang maju menjadi caleg. Pj Bupati Lombok Timur diminta mengevaluasi Izzuddin.
Sorotan disampaikan oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lombok Timur saat berdemo di depan kantor Bupati Lombok Timur, Senin (18/12).” Kami minta Pj Bupati mencopot Kadis Dikbud Lotim Izzudin. Yang bersangkutan telah gagal memimpin dunia pendidikan di daerah ini,” ungkap Eksekutif LMND Lombok Timur, Muhammad Hamzani.
Demo mahasiswa dikawal aparat kepolisian dan Satpol PP. Mahasiswa sempat merusak gerbang masuk kantor bupati dan menghadang mobil dinas.” Kadis Dikbud ini telah mencederai keberlangsungan pendidikan di Lombok Timur makanya pantas untuk dipecat,” ungkapnya.
Indikasi pemotongan gaji honorer yang dilakukan Kadis Dikbud Lotim secara tidak langsung dianggap melukai harkat dan martabat guru. Diketahui guru honor khususnya di Kabupaten Lombok Timur saat ini mengeluh tidak saja karena gaji yang lamban diterima, namun juga ada upaya pemangkasan.
Setelah beberapa lama melakukan orasi, mereka diterima oleh Pj Bupati Lombok Timur untuk berdialog di dalam ruang kerjanya. Pj Bupati Juaini Taofik menjelaskan bahwa tuntutan para mahasiswa tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan.”Kita tidak bisa melaksanakan apa yang diinginkan yaitu mencopot kepala dinas, karena saya sebagai Pj saat ini diminta untuk fokus menekan inflasi dan belum ada izin (Dari Kemendagri) untuk melakukan mutasi dan sebagainya,” jawabnya.
Namun Juaini menyambut baik apa yang menjadi tuntutan mereka. Mahasiswa dianggap peduli dengan keberlangsungan pendidikan di daerah. Karenanya ia meminta mahasiswa tetap fokus membantu daerah dalam mengawal isu pendidikan.”Kalau adik-adik ini fokus memperjuangkan pendidikan ya saya minta tolong adik-adik pantau terus jalannya pendidikan di daerah kita,” sarannya.
Juaini juga menjelaskan demo ini terjadi akibat miskomunikasi antara dirinya dengan pihak dari Dinas Dikbud Lombok Timur. Soal pemangkasan honor guru, ia menerangkan bahwa itu adalah rencana rasionalisasi, dan hal ini belum menjadi sebuah kebijakan tapi masih berupa rencana.”Jadi saya bisa jelaskan, Pak Kadis Dikbud saat ini belum salah tapi hampir salah,” jelasnya.
Ia mengingatkan dan sudah ada diskusi yang dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengurangi jumlah gaji standar yang seharusnya diterima para GTT tersebut. Pasalnya honor GTT yang bersumber dari APBD nantinya akan dibayarkan selama tiga bulan terlebih dahulu. Nanti sisanya sebanyak dua bulan akan dibayarkan melalui APBD 2024 dan dibayarkan di awal tahun.(lie)
