MATARAM – Sejumlah daerah menyambut positif rencana new normal di tengah pandemi virus corona. Rencana pemerintah pusat ini seolah membuat sejumlah kepala daerah kembali menemukan keyakinannya. Bahwa, tatanan kehidupan normal bisa segera di kembalikan di tengah pandemi virus asal Wuhan, Cina itu.
Pemkab Lombok Timur misalnya, mulai mempersiapkan sejumlah langkah jika kebijakan new normal ini telah mulai ditarapkan. Salah satu upaya yang dilakukan menghadapi nenormalkan keadaan ini ialah dengan membuka kembali tempat ibadah ,terutama masjid yang sebelumnya sempat ditutup. Tapi semua itu tetap mematuhi standar protokol pencegahan covid-19. Termasuk juga dengan gencar melakukan sosialiasi ke masyarakat, seperti penggunaan masker dan lainnya. ‘’New normal bagi kita di Lotim bukan suatu yang asing. Itu sudah biasa. Kenapa seperti itu, karena kita sudah mulai sosialiasi untuk kembali gunakan masjid. Termasuk juga akan membuka sekolah-sekolah,’’ kata Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy, Rabu (3/6).
Berbagai langkah awal yang telah mulai dilakukan itu akan segera menyesuaikan ketika new normal ini telah mulai diterapkan, masyarakat Lotim sudah mulai terbiasa. Tidak hanya itu, berbagai persyaratan lainnya yang menjadi ketentuan pemberlakukan new normal di Lotim, juga sudah mulai dipersiapkan. ‘’Yang penting pemberlakukan new normal ini, jangan sampai mengurangi hasrat masyarakat kita dalam lakukan kegiatan sehari-hari,‘’ ujar dia.
Lebih lanjut Sukiman juga menyinggung soal bantuan langsung tunai (BLT) yang dialokasikan dari dana desa untuk warga yang terkena dampak covid-19. Kata dia, saat ini sudah banyak desa di Lotim yang keteteran untuk menyaluran BLT dalam kurun waktu tiga bulan. Karena mengigat sebagian dari dana desa yang mereka terima sudah habis digunakan untuk program lain.
Namun jika ada perpanjangan waktu penyaluran BLT ini sampai tiga bulan lebih, tentunya desa tersebut tidak mampu untuk membayarnya. ‘’Desa hanya sanggup sampai tiga bulan. Karena dana desa untuk BLT ini sudah habis,‘’ terang dia.
Di tengah kondisi anggaran desa yang terbatas, tentunya diharapkan ada bantuan subsidi yang digelontrokan oleh pusat. Sehingga desa tersebut punya anggaran yang cukup untuk menyalurkan BLT ini meskipun sampai enam bulan ke depan. ‘’Kalau itu kita sampaikan ke pusat. Insyaallah akan ada bantuan. Endak mungkin negara tidak peduli denga masyarakat yang memang membutuhkan,‘’ yakinnya.
Untuk penanganan BLT ini, lanjut dia, anggaran dana desa yang dialokasikan yaitu sebesar Rp 123 miliar. Dari jumlah itu, sampai saat ini yang sudah terpakai sekitar 70 persen.
Rencana new normal ini juga siap dilakukan Pemkab Lombok Barat. Meskipun Provinsi NTB belum ditunjuk sebagai daerah yang bisa memberlakukan kebijakan new normal covid-19. Pemkab Lombok Barat sudah mulai mempersiapkan diri untuk menuju new normal jika nanti diberlakukan pemerintah pusat.
Salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Lobar menuju new normal adalah dengan berusaha meningkatkan kedisiplinan warga masyarakat Kabupaten Lombok Barat. Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid, Sekda Lobar, H Baihaqi, dan Dandim Lobar melihat kondisi pasar tradisional Kediri untuk melihat tingkat kedisiplinan masyarakat Kabupaten Lombok Barat, kemarin.
Bupati bersama tim gugus tugas dalam pantauannya masih menemukan banyak warga masyarakat yang belum disiplin. Salah satunya masih banyak yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Apalagi ketika mereka harus ke pasar, seharusnya mereka menggunakan masker. ‘’Masih banyak yang kita temukan tidak disiplin, makanya kita turun untuk mendisiplinkan masyarakat,” kata Bupati.
Kalau sudah masyarakat disiplin menjalankan protokol kesehatan, mulai dari menggunakan masker setiap hari, ketika keluar rumah, rajin mencuci tangan, maka dengan sendirinya new normal akan diberlakukan kepada masyarakat. ‘’Kalau sudah disiplin, new normal akan mudah kita terapkan di masyarakat,” katanya.
Kalau masyarakat tidak disiplin terlebih dahulu, maka ketika pemberlakuan new normal, jelas akan kesulitan karena masyarakat belum terbiasa disiplin. Tujuan dari kunjungan ke pasar tradisional, agar semua pasar yang ada di Kabupaten Lombok Barat benar-benar mentaati dan melaksanakan protokol kesehatan covid-19. ‘’Tadi saya pasar Gunungsari dan pasar Kediri, nanti akan saya lanjutkan juga ke pasar tradisional yang lainnya,’’ kata Fauzan.
Hasil pantauan tim, memang masih banyak yang tidak disiplin, terutama jaga jarak para pedagang. Bupati menegaskan pasar tradisional tidak boleh tutup, karena pasar tradisional merupakan penggerak ekonomi masyarakat. Jadi harus tetap dibuka, karena pasar memenuhi kebutuhan primer masyarakat. ‘’Pasar tidak kita tutup, tapi harus menggunakan dan menerapkan protokol kesehatan,’’ tegas Bupati.
Pemprov NTB sendiri belum bisa memutuskan untuk penerapan new normal. Bahkan, Presiden RI Joko Widodo telah mengeluarkan instruksi bagi daerah yang masuk zona hijau untuk menerapkan new normal. ‘’Kami masih mencermati dan mengevaluasi data-data empirik dan perkembangan pandemi covid-19 di daerah kita,’’ kata Sekda Pemprov NTB, H Lalu Gita Ariadi, kemarin.
Menurut Gita, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Secara medik juga, ada berbagai parameter yang menjadi pertimbangan untuk penerapan new normal. Provinsi NTB sendiri, tidak masuk dalam 102 wilayah zona hijau yang siap new normal. Sama halnya dengan Provinsi Bali. “Parameter untuk new normal itu bila kasus terkendali dan melandai, positif rate di bawah standar, kesembuhan terus meningkat dan ke arah tuntas,” terang Gita Aryadi.
Apabila parameter tersebut sudah ada di NTB, Gita menilai sudah layak diterapkan new normal. Namun nyatanya, jumlah kasus di Provinsi NTB terus bertambah. Belum ada tanda-tanda akan segera tuntas.
Oleh karena itu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemprov NTB belum memberikan kepastian tentang pemberlakuan new normal. “Bila parameter terpenuhi, tentu menjadi pertimbangan untuk mendorong daerah menerapkan tata kehidupan normal baru yang produktif, namun aman dengan tetap disiplin menerapkan protokol covid-19,” kata Gita Ariadi.
Koordinator Kehumasan Gugus Tugas Covid-19 Provinsi NTB, Gede Putu Aryadi menegaskan, Provinsi NTB belum layak menerapkan new normal. “Dilihat dari pedoman atau ketentuan/persyaratan penerapan new normal yang ditetapkan pemerintah pusat, maka NTB belum termasuk daerah yang menerapkan new normal,” ujar Gede Aryadi.
Meskipun begitu, lanjut pria yang juga Kepala Diskominfotik NTB ini, berbagai langkah dan upaya menuju new normal harus dipersiapkan dengan baik mulai dari saat ini. “Pertama, kita harus tetap fokus menurunkan kasus-kasus positif Covid-19 hingga dapat diturunkan dan dikendalikan dengan baik,” sebutnya.
Penurunan kasus akan bisa berhasil, apabila semua pihak disiplin menjalankan protokol pencegahan covid-19. “Kedua, penanganan aspek sosial ekonomi, yakni menghidupkan industrialisasi,” imbuhnya.
Menurut Gede, wabah Covid-19 sudah dijadikan sebagai momentum untuk memberdayakan industri lokal. “Sambil stay at home, masyarakat tetap berproduksi yang dibina oleh pemda untuk ikut menyediakan produk-produk pada paket JPS Gemilang bernuansa produk lokal. Kemudian didistribusikan kepada masyarakat,” katanya.
NTB sendiri sudah melakukan semua itu. Meski di tengah pandemi, masyarakat khususnya UMKM tetap produktif, dengan disiplin menerapkan protokol keselamatan sebagai syarat utama.
Proses untuk mewujudkan disiplin penerapan protokol covid-19 sebagai gaya hidup baru atau new normal di tengah seluruh lapisan masyarakat, kini sedang dan terus dilakukan desiminasi serta edukasi. Salah satu polanya dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait, baik pemerintah, tokoh agama/ulama dan kelompok sivil society lainnya, termasuk media. “Ketika penerapan protokol pencegahan covid-19 telah menjadi gaya hidup baru bagi masyarakat dalam seluruh aktivitasnya. Maka di situlah new normal tersebut secara nyata dapat diimplementasikan,” ujar Gede.
Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj Baiq Isvie Ruvaeda juga setuju apabila new normal belum saatnya diterapkan. Pasalnya, jumlah kasus Covid-19 terus bertambah di Provinsi NTB.
Menurut Isvie, penerapan new normal memiliki persyaratan tertentu. Salah satu hal yang harus menjadi pertimbangan adalah angka penyebaran covid-19 sudah mulai menurun dan masuk katagori zona hijau. “Sementara di NTB sebagian besar kabupaten/kota tidak masuk zona hijau. Keselamatan masyarakat harus diutamakan,” tegasnya.
Oleh karena itu, Isvie mengingatkan pemerintah Provinsi NTB dan seluruh kabupaten/kota, untuk tidak gagap menerapkan new normal. “Harus dikaji secara komprehensif dulu. Dan kalau seperti keadaan sekarang, tidak bisa secara menyeluruh. Keadaan dan keselamatan masyarakat harus didahulukan dibandingkan yang lain,” ujarnya. (lie/ami/zwr)
