MATARAM—Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) akan menggelar pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LIRA NTB. Pelantikan akan digelar di Ball Room Same Hotel, Rembiga, Mataram, Kamis (12/3) mendatang.
Ketua atau Gubernur LSM LIRA Provinsi NTB, Syamsuddin mengatakan, bahwa kegiatan tersebut juga akan diisi seminar nasional bertema “Indonesia Kuat Tanpa Hoax, Radikalisme dan Intoleransi pada Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin”, menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki kapasitas mumpuni.
Diantaranya para narasumber itu, yakni Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA. P.HD dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Drs. Moh. Hamda, SE. M.Si  (Kemendagri), Firman Syah Ali, SH. M.Si (Sahabat Mahfud MD), Ikhsan Tualeka, S.IP, M.IK (Ketua DPP MOI Bid. Networking), KPK RI Bidang Informasi dan Data KPK RI, Kemenkominfo RI, Presiden DPP LSM Lira, Sekjen DPP KSPSI, Gubernur NTB, Kapolda NTB, dan Kajati NTB. “Selain itu juga akan digelar deklarasi bersama Indonesia Kuat Tanpa Hoax, Radikalisme dan Intoleransi,” kata Syamsuddin, Selasa kemarin (10/3).
Dijelaskan, LIRA merupakan gerakan masyarakat sipil yang ingin dan terus berkonstribusi bagi demokrasi dan good government Indonesia. Sejak lama LIRA menjadi mitra kritis pemerintah yang selalu memberikan masukan dan kritik yang konstruktif terhadap sejumlah kebijakan pembangunan, agar bertambah baik. Dimana visi dan misi terbentuknya LIRA adalah untuk membangun semangat nasionalisme, memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme bagi kehidupan masyarakat.
Syamsuddin juga mengatakan, LIRA memiliki Panca Prasetya LIRA yang berjuang mewujudkan pemerintahan yang transparan, bermoral dan mengawal proses perubahan. LIRA juga memiliki komitmen mempertahankan NKRI.
Selain dikenal antikorupsi, LIRA juga memiliki komitmen yang tertuang dalam Panca Prasetya dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi maupun golongan. “LlRA juga menjunjung tinggi harkat, martabat, kehormatan dan nama baik bangsa, jujur, bertanggungjawab, menghindari diri dari perbuatan tercela, apalagi melanggar tata nilai dan hukum,” pungkasnya. (gt)
