TANJUNG-Leletnya realisasi pembangunan jalan sepanjang 5 kilometer dari Dusun Murju Meneng menuju Dusun Betuping Desa Sokong Kecamatan Tanjung, berbuntut ancaman.
Warga mengancam akan membatalkan hibah lahan mereka jika pembangunan jalan yang diusulkan tahun 2015 silam, tidak segera direalisasikan. “Masyarakat sudah membebaskan lahan itu secara swadaya tanpa meminta sepersen pun pembayaran demi mereka mendapatkan pelayanan dasar berupa infrastruktur jalan. Karena masyarakat setempat yang berada di atas bukit itu kepengen menikmati hasil pembangunan,” ungkap Kepala Desa Sokong, Ripsah kepada Radar Lombok, kemarin (22/11).
Rencana perbaikan itu, katanya, telah masuk tender pada tahun ini. Namun, informasi terakhir pihak Dinas Pekerjaan Umum Lombok Utara dengan adanya pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat membuat rencana itu berimbas. Sehingga masyarakat meminta kejelasan kapan mulai dilaksanakan. “Karena masyarakat meminta tahun depan sudah dikerjakan. Jika itu diurungkan lagi, maka masyarakat selaku pemilik lahan berencana akan membatalkannya,” tandasnya.
Diakui, beberapa waktu lalu pihak Dinas Pekerjaan Umum dan anggota DPRD Lombok Utara menjumpai masyarakat untuk menjelaskan perihal pengunduran pelaksanaan pekerjaan tersebut. Dengan penjelasan itu, ia sendiri mengakui keterbatasan pemerintah dalam mengeksekusi anggaran tersebut. “Dan pernah waktu itu masyarakat sendiri yang mengerjakan dengan alat berat dari pihak dinas,” terangnya.
Pengajuan perbaikan itu, jelasnya, telah lama dijanjikan dan pihaknya sudah mengusulkan dengan mengirimkan proposal. Makanya, tidak ada kejelasan itu membuat masyarakat mempertanyakannya. Karena itu, dinas terkait akan kembali menemui masyarakat untuk membuat komitmen bersama pembebasan lahan dan meminta pada saat pelaksanaan perbaikan masyarakat diminta jangan sampai mengganggu. “Dalam waktu dekat, Dinas PU dan anggota dewan bersama kami (pemerintahan desa) akan turun lagi menemui masyarakat setempat,” katanya.
Perbaikan jalan itu, menurutnya, sangat penting mengingat kondisi jalan rusak parah ditambah dengan kondisi tanjakan. Sehingga ketika masyarakat yang pergi ke rumah, terutama ibu yang hendak melahirkan agak sulit dan memperlambat menuju puskemas. Begitu juga ketika kendaraan ambulans naik, tidak berani naik dikhawatirkan jenazah atau pasien yang dibawa terjatuh. Sebab, lokasi puskesmas berada di bawah dengan jarak 5 kilometer. “Sedangkan, usulan perbaikan sepanjang 5 kilometer dengan lebar 6 meter,” rincinya.
Ditambahkan Kepala Dusun Murju Meneng, Sukito mengakui, keikhlasan masyarakat menghibahkan kembali pihaknya tidak mengetahui. Ia saat ini sedang merencanakan pertemuan dengan masyarakat selaku pemilik. Terkait tidak dibebaskan oleh pemerintah daerah, menurutnya, kemungkinan masyarakat memahaminya. “Tapi apakah mau dibayar atau dikasih percuma, saya tidak tahu sekarang. Besok kita lihat hasil pertemuannya,” kata terpisah pada saat ditemui di rumahnya.
Dijelasnkan, bahwa jalan Murju Meneng bisa menuju Desa Teniga Kecamatan Tanjung sepanjang 6 kilometer. Dengan kondisi jalan, setengah sudah diaspal biasa dan setengah lagi kondisi rusak parah. Masyarakat yang tinggal di atas perbukitan ini sebanyak 129 KK dengan jumlah jiwa 360 orang. “Kami berharap segera diperbaiki,” harapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas PUPESDM Lombok Utara, Raden Nurjati menyatakan, perbaikan jalan itu baru diusulkan dan saat ini belum final. Pembahasan anggaran masih dibahas dalam rapat KUA-PPAS bersama dewan. Diakui, pernah melakukan pertemuan. Alhasilnya, tanah ruas jalan itu masyarakat mau menghibahkan. “Mereka akan menghibahkan dengan jaminan diperbaiki tahun depan. Masih diproses, baik persoalan tanah maupun anggarannya,” jelasnya.
Rencana perbaikan jalan itu, pihaknya hanya mampu sekitar 2-3 kilometer tergantung dari porsi keuangan daerah. Sebab, dana usulan Rp 100 miliar akan diperuntukan ke semua jalan se-kabupaten, yang masih dalam kondisi jalan mantap baru tercapai 60 persen. Apalagi tahun ini pemerintah menargetkan 59 persen dari 400 kilometer. Sedangkan, status jalan di Dusun Murju Menang masih sebagai jalan desa, bukan jalan kabupaten. Kalaupun dialih memerlukan proses cukup panjang. “Bukan diusulkan tahun kemarin, kan RPJMD sekarang,” pungkasnya. (flo)
