PRAYA – Pelaksanaan World Superbaike (WSBK) akan kembali dilakukan di Sirkuit Mandalika pada 3-5 Maret mendatang dengan target 70.000 penonton. Sehingga berbagai pihak kini sudah memberikan warning agar pihak pelaksana bisa terbuka dalam hal jumlah pajak hiburan yang nantinya disetorkan ke kas daerah.
Setelah sebelumnya warning diberikan oleh DPRD Lombok Tengah agar pajak hiburan lebih transparan, kini hal yang sama juga disuarakan kalangan aktivis di Lombok Tengah. Pasalnya belajar pada WSBK pada tahun 2022 lalu, jumlah penonton cukup banyak malah pajak yang terbayar hanya Rp 900 juta dan jauh dari target Rp 9 miliar. Dengan jumlah yang sangat sedikit maka penting untuk dilakukan audit investigasi serta pemda tidak boleh kalah sama perusahaan, sehingga pemda harus lebih tegas.
Hal ini disampaikan langsung Ketua LSM Suaka NTB, Bustomi Taefuri, belajar dari pengalaman WSBK sebelumnya yang target pajak hiburan atau pajak WSBK ini selalu meleset meski jumlah penonton sangat besar, maka sudah seharusnya pemda lebih berani mengambil sikap dan jangan terkesan kalah dengan perusahaan atau para penyelenggara. “Pemda tidak boleh diatur perusahaan apalagi itu ITDC dan pemda tidak boleh menampakan dirinya lemah. Ini seolah-olah pemda menampakan dirinya sangat lemah kemudian tidak punya posisi tawar apapun, baik terhadap ITDC, pemerintah pusat ataupun Pemprov NTB,” ungkap Bustomi Taefuri kepada Radar Lombok, Rabu (25/1).
Jauhnya realisasi pajak hiburan dari WSBK ini maka pihaknya meminta dari badan audit untuk berani melakukan langkah tegas untuk melakukan audit investigasi. Karena pihaknya menegaskan bahwa pemda tidak boleh menampakan dirinya lemah dan terkesan diatur. “Maka kami mendukung bupati untuk tegas terhadap pajak hiburan ini, karena ini erat kaitan dengan penghasilan daerah. Apalagi daerah kita sementara ini merupakan daerah yang paling miskin, maka kita minta dilakukan audit investigasi kaitan dengan pajak hiburan. Audit bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwewenang,” terangnya.
Di satu sisi pihaknya mendorong agar pemda lebih bersikap tegas terhadap pelaksanaan WSBK tahun ini, agar permasalahan yang sama pada event sebelumnya tidak terus terulang. Bahkan kelemahan dari pemda seolah tidak bisa disembunyikan, terlihat dari penonton saja sampai memobilisasi para aparatur sipil negara (ASN). “Hentikan juga memobilisasi ASN untuk menonton, kalau WSBK tidak ada penonton maka sudahlah kita usir saja ITDC ini karena tidak mampu menyelenggarakan. Karena memobilisasi ASN sama saja halnya sebagai bentuk kebohongan dan ketidakmampuan dalam hal menyelenggarakan event sebesar itu,” terangnya.
Baginya dengan melibatkan ASN tidak hanya akan menguras APBD tapi lebih pada persoalan kondisi PNS yang tergolong gajinya pas-pasan kemudian dibebankan lagi dalam hal pembelian tiket. “Ini sangat memberatkan saudara kita yang menjadi PNS,” terangnya.
Sekda Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya menegaskan, sebenarnya pajak yang dibayar oleh ITDC pada event WSBK tahun lalu yang hanya Rp 900 juta jika dibandingkan dengan target yang tidak terealisasi, menurutnya bukan karena ITDC tidak patuh membayar pajak tapi pihaknya mengkelaim jika pajak yang disetor besarannya seperti itu. “Kalau tolak ukurnya adalah jumlah penonton, harus kita perhatikan juga bahwa ITDC telah memberikan diskon cukup besar dan ditambah lagi keringanan pajak hiburan yang kita berikan,” terangnya.
Kalaupun pada MotoGP meski jumlah penonton lebih sedikit tapi lebih banyak mendatangkan PAD maka baginya hal ini tidak terlepas dari jumlah dan harga tiketnya yang berbeda. Sehingga pihaknya meyakini jika ITDC tidak mempermainkan Pemda dalam hal pembayaran pajak ini. “Saat ini yang perlu dan harus di dorong adalah memperbesar penonton dari luar Lombok dan luar negeri. Caranya dengan memberikan kepastian keamanan dan kenyamanan kepada tamu- tamu,” terangnya. (met)
