MATARAM – Sejumlah guru honorer SMA, SMK dan SLB swasta di Provinsi NTB meradang akibat adanya kebijakan yang dinilai sepihak yakni hanya memperhatikan guru honorer di sekolah negeri saja. Guru honorer di SMA, SMK dan SLB swasta ini menilai , pemerintah daerah telah melakukan diskriminasi yang hanya memperhatikan guru honorer di SMA dan SMK, SLB negeri.
“Status kami dengan guru honorer di sekolah negeri itu sama. Kami sama-sama guru honor dan ikut mencerdaskan anak bangsa, ” ucap Kepala SMK NW Lanci yang juga guru honor di Bima, Hairun Ramadan saat berkunjung ke kantor PGRI NTB Sabtu (6/4).
Buntut dari adanya kekecewaan tersebut, Hairun bersama 4 kepala sekolah (kasek) di Kabupaten Dompu, Bima dan Kota Bima setiap hari berdatangan ke kantor PGRI NTB guna menyampaikan keluhan terkait nasib mereka yang tidak diakomodir oleh pemerintah daerah.
hal senada juga disampaikan, Kepala SMK Pariwisata Dompu, Mustakim. Ia merasa pengabdiannya tidak begitu dihargai oleh pemerintah. Keseriusan serta kesungguhannya dalam memperjuangkan dan mencerdaskan anak bangsa kurang dianggap.
“Kita di sekolah swasta ini tidak pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah, bai pusat maupun daerah,” ucapnya.
Menurutnya, kondisi yang dialaminya ini benar benar tidak masuk akal. Itu sebabnya, pihaknya tidak pernah merasa bosan untuk menyuarakan diskriminasi yang dialami guru honor di sekolah swasta.
“Kami berharap PGRI NTB bisa memperjuangkan nasib puluhan ribu guru honorer di sekolah/madrasah swasta ini kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar diperhatikan nasibnya,” ungkap Mustakim.
Ketua PGRI NTB, H Ali Rahim mengaku prihatian dengan nasib dan kondisi guru honorer di sekolah swasta yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah. Padahal tugas pokok mereka tidak ada bedanya dengan guru honorer di sekolah negeri, yakni mengajar siswa dan ikut mencerdaskan kehidupan anak bangsa serta membentuk karakter siswa.
“Kami di PGRI akan menampung keluhan dan aspirasi guru honorer sekolah swasta ini dan kami perjuangkan kepada pemerintah pusat maupun daerah,” tegasnya.
Ali Rahim tak menampik jika proses seleksi guru honorer yang dilakukan Dikbud NTB membuat pihaknya tersinggung dengan sistem seleksi tersebut. Pasalnya, Ali melihat ada indikasi diskriminasi yang terjadi pada proses seleksi rekrutmen guru honorer melalui P3K yang sudah berlangsung saat ini.
“Proses seleksi ini benar – benar timpang. Ribuan guru honor di sekolah swasta tidak di akomodir juga,” jelasnya.
Menurut Ali, guru honorer yang berada di sekolah swasta pada dasarnya tidak ada bedanya. Yang membedakannya hanya tempat mereka mengabdi saja, selebihnya tidak ada. Justeru pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah semestinya berterimaksih terhadap sekolah Swasta ataupun yayasan yang selalu tegak berdiri dengan kemandiriannya.
“Semestinya pemerintah harus memperhatikan sekolah swasta itu, minimal keberadaan guru -guru honornya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Dikbud NTB, H Muh Suruji menegaskan, keputusan pelaksanaan rekrutmen guru honorer itu, tujuannya bukan untuk mengasihani mereka. Namun lebih kepada pemerataan dunia pendidikan di NTB. Akibatnya, keputusan rekrutmen lewat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tersebut adalah cara yang tepat untuk menata kualitas pendidikan di NTB.
lebih lanjut Suruji menegaskan, bahwa rekrutmen guru honorer kali ini hanya untuk guru honorer yang mengajar di SMA/SMK negeri saja. Kondisi ini bukan berarti pemerintah provinsi pilih kasih atau tidak mengakomodir di sekolah swasta. Melainkan sistim seleksi sekarang ini disebutnya yang terbaik berdasarkan pertimbangan matang. Sehingga seperti yang diketahui jumlah yang akan direkrut, pihaknya sudah tentukan jumlahnya yakni sebanyak 2.500 saja. Sementara sisanya, hingga saat ini nasibnya belum ditentukan pihaknya.
“Jumlah guru honorer kita di sekolah negeri itu sekitar 6.700 orang, dan kita akan rekrut hanya 2.500 guru honorer saja. Kalau guru honor di sekolah swasta juga, tentu akan sangat banyak, ” sebutnya. (rie)
