MATARAM – Gubernur NTB Zulkieflimansyah akhirnya angkat bicara soal rencana pinjaman utang yang diajukan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk menutupi defisit APBD Perubahan 2021.
Menurut Zulkiefli, pinjaman yang telah diajukan tersebut perlu disosialisasikan supaya tidak banyak orang beranggapan negatif soal utang. “Hal ini perlu disosilisasi karena orang kita ini senang reaktif dulu. Padahal sebenarnya pinjaman ini kompetitif, tidak semua orang dapat dan prosesnya panjang. Kita melihat kalau bahasanya utang langsung, orang bilang kok pemda berutang,” ujar Zulkiefli, kemarin (11/8).
Padahal, sambung dia, tidak semua orang dengan mudah memberikan pinjaman karena diperhitungkan juga sektor-sektor yang memungkinkan bisa diberikan pinjaman. “Misalnya sekarang kita berani nggak pinjam Rp 500 miliar. Kalau untuk koperasi, UKM mungkin nggak berani kita,” ucapnya.
Namun, ketika pinjaman itu nanti dipergunakan untuk kemajuan rumah sakit, maka tentu akan diperhitungkan untuk kebutuhan rumah sakit dalam memenuhi alat-alat sehingga nanti rumah sakit lebih bagus. “Kalau rumah sakit kita jadi kelas A dan kualitasnya rumah sakit bagus. Misalnya RS Provinsi dan Mandalika, maka orang kalau ada event-event internasional itu bisa di sini. Maka nanti kalau ada orang mau berobat tidak harus rujuk ke Surabaya, Bali karena di NTB sudah ada sendiri,” katanya.
Zulkiefli yakin, jika nanti pinjaman itu diberikan kepada rumah sakit tentu siapa pun gubernur dan presidennya, maka rumah sakit akan mampu membayar sendiri utangnya. “Saya yakin kalau pinjaman itu misalnya diberikan kepada rumah sakit, siapa pun gubernur, siapa presidennya bayar sendiri dia. Jadi kita harus mencari sektor-sektor ketika dia minjam itu biasa saja,” ujarnya.
Bahkan, Zulkiefli mengangap bahwa pinjaman yang diajukan ke PT SMI ini sangat kompetitif. Apalagi nanti diberikan untuk mendukung kemajuan rumah sakit di NTB. “Karena dengan manajeman rumah sakit nanti, bayangan saya kalau ada uang segitu rumah sakit ini tidak kalah dengan rumah sakit hebat yang ada di Jawa, Bali, sehingga apapun evant internasional itu kita standarnya internasional,” katanya.
Soalnya, sambung politisi PKS ini, menjadi rumah sakit berkalas internasional tentu harus memenuhi segala peralatan yang dibutuhkan rumah sakit. “Dulu PT SMI di bawah saya. Jadi saya tahu betul dananya itu dana masyarakat juga. Mereka kalau tidak hitung-hitungan bisnisnya rugi, nggak mau juga mereka. Jadi PT SMI itu bukan seperti bank biasa,” ucapnya.
Sekda Provinsi NTB, H Lalu Gita Ariyadi sebelumnya menerangkan soal pinjaman yang telah diajukan ke PT SMI dengan nilai sekitar Rp 750 miliar. Dia mengaku masih menunggu kepastian berapa jumlah pinjaman yang akan diberikan. “Kita sudah koordinasi dan masih menunggu kabar baik dari Jakarta. Selaku TAPD ini sangat penting sebagai dasar kami juga untuk penyusunan bahan pembahasan-pembahasan untuk kita persiapkan APBD Perubahan dan APBD murni 2022,” ujarnya.
Soal adanya informasi bahwa pemprov mengajukan tambahan pinjaman mencapai Rp 950 miliar, pemprov masih melihat kepastian dulu soal pinjaman yang sudah diajukan. “Kita lihat dulu. Untuk saat ini saya akan mengatakan menunggu keputusan final dari Jakarta yang sudah kami proses dan menunggu respons dari Jakarta,” jawabnya.
Gita berharap ada kepastian dalam minggu-minggu ini soal pinjaman tersebut. Karena pihaknya juga dituntut segara menyiapkan APBD perubahan 2021 serta APBD Murni 2022. “Karena DPRD telah menyusun kegiatan-kegiatan dewan. Mudah-mudahan minggu ini kita harapkan pinjaman sudah ada keputusan,” harapnya. (sal)
